Mari kita dukung dan kita menangkan Annas Maamun dan Andi Rahcman sebagai Gubernur Riau pada Pilkada Riau Putaran kedua 27 November 2013

Annas Maamun dan Andi Rahcman

Pengurus IKBR

Menelusuri Bansos Anggota DPRD Pekanbaru Hery Freddy Simanjuntak

60 Persen untuk Pemilik Proposal dan 40 Persen untuk Anggota Dewan

Setelah di telusuri lebih jauh ternyata memang benar politik yang berbau agama ini akan merusak masyarakat yang tidak mengerti politik.

Pekanbaru, Horas

Setelah sepekan tim Horas menjelajahi dimana bansos pds yang saat ini banyak diketahui siluman, ternyata masih banyak lagi basis-basis partai pds yang siluman untuk tahun 2012.

Sementara dilapangan banyak yang tidak mengetahui bahwa dana tersebut ada dari pemko Pekanbaru, tetapi semuanya permainan anggota dprd yang merekomendasi proposal tersebut, ada semacam kebiasaan kalau dana itu turun dari pemko dewan tersebut mendapat jatah, atau dibagi 60% untuk pengurus proposal dan 40% untuk dewannya 

Lurah Palas Hamza pernah menadatangani proposal atas rekomendasi anggota dprd kota pekanbaru dari partai pds Hery Freddy Simanjuntak bahwa semua proposal yang ditandatangani lurah tersebut telah melalui prosudur, karna sudah ditandatangani RT/RW setempat dan sudah diparaf oleh seklur.

"Ya memang saya pernah tanda tangani proposal yg anggaran Rp 30 juta ada beberapa nama di kelurahan saya tapi saya kan ngak mungkin cek langsung ke bawah," tegas Hamza Lurah Palas.

Hamza mengatakan semua proposal yang pernah ditandatangani sampai saat ini tidak pernah ada kelompok-kelompok yang sudah menerima bantuan sosial yang dari Pemko. Satu contoh Kelompok Pelestasi Musik Tradisional Batak Jalan Perjuangan Palas. Sepengetahuan lurah Palas yang punya musik tradisional batak di palas hanya dua orang yaitu Sitanggang dan Nainggolan di Pastoran.

Salah seorang warga Palas mengatakan semua proposal yang dibuat dari Palas itu hanya menjual nama warga Palas saja sementara perbuatan anggota dewan dari pds Hery Freddy Simanjuntak tidak pernah berbuat di wilaya Palas. Contoh jalan-jalan di Palas saat ini masih banyak berlumpur sementara kita melihat di wilayah lain gang- gang pemukiman masyarakat sudah banyak yg di semenisasi atau dicor," ya coba lihat jalan kami ini belum di semenisasi, sementara suara dia dulu hampir 80% untuk pds," tegas pak Gultom.

Sementar di wilayah Rumbai Kukit ada juga kelompok ternak rumbai bukit yg sampai saat ini kelompok tersebut tidak ada. Waratwan Horas mencari tahu dimana kelompok ternak tersebut,ternyata tidak ada. Kita mencoba bertanya kepada warga setempat apa mereka pernah tau ada kelompok ternak di kampung mereka, semua warga Rumbai Bukit terkejut mendengar ada kelompok ternak di wilayah mereka karna hampir 50% orang batak di wilayah Rumbai Bukit berternak babi. “Bahkan kapan itu ada kelompok ternak di sini aku tidak pernah tau ada kelompok ternak di sini," tegas M Sianturi dengan perasaan terkejut.

Sianturi juga menambahkan kenapa jadi anggota dewan dari dapil lain membuat usaha ternak di wilayah yagg bukan daerah pemilihan nya, sementara di jalan fajar masih banyak peternak babi disana kenapa harus dirumbai. Dari sini sudah ada pertanyaan kepada dewan tersebut apa ada udang di balik batu, atau udang dibalik bakwan. Sianturi juga meminta agar pihak pihak yg berwajib tegas menyelidiki dana bansos yg saat saat ini tidak jelas kemana arahnya, apakah menguntungkan masyarakat atau memperkaya diri sendiri, pinta bpk sianturi dengan nada keras. 

Sementara kader pds mengharapkan ketiga anggota dewan yg sudah pindah partai agar legowo meninggalkan kursi dewan tersebut, karna mereka bertiga tidak lagi anggota, atau kader pds.

Ferry Shandra Pardede, Kudus Kurniawan Siahaan, Donna Rosita Hutauruk sudah terdaftar sebagai calon anggota legeslatif dari partai Hanura. Seluruh kader pds meminta agar walikota menarik semua fasilitas yang dipakai anggota dprd dari fraksi pds tersebut. Dan kepada badan kehormatan (BK) anggota dewan agar bersikap tegas kepada anggota dprd yang berpindah partai. 

Kepada aparat penegak hukum diminta untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. (jnt)

Marbinda (Bagi-bagi Daging Babi)

Calon anggota legislatif (caleg) diminta berhati-hati meraih simpati masyarakat. Calon wakil rakyat yang membagikan sembilan bahan pokok (sembako) atau yang menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, terancam dipidana.

Ferry

Pekanbaru, Horas

Pembagian sembako menjadi satu bentuk politik uang yang dilarang dalam Undang-undang No.8/2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Karenanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan seluruh caleg benar-benar memahami aturan yang ada sehingga tidak terjerat pidana.

“Termasuk caleg bagi-bagi sembako bisa masuk kategori money politic (politik uang), dan pelakunya bisa dipidana,” kata ketua divisi hukum dan penindakan pelanggaran Ba

waslu belum lama ini.

Caleg tidak diperkenankan memberikan bantuan dalam bentuk barang atau uang kepada masyarakat agar bisa dipilih dalam pemilu 9 April 2014.

Bahkan, janji untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat jika nanti terpilih sebagai wakil rakyat juga tidak diperbolehkan. “Menjanjikan akan memberikan sesuatu saja tidak boleh. Apalagi memberi barang atau uang. Konsekuensinya jika caleg melakukan itu bisa dipenjara,” kata dia.

Jika nanti lembaga pengawas menangkap tangan oknum caleg maka pihaknya akan membawa kasus tersebut di sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu). Selain memproses temuan langsung, Bawaslu juga akan memproses laporan dari masyarakat jika mengetahui caleg melakukan money politic.

Marbinda

Bagi-bagi sembako sama halnya dengan Marbinda atau bagi-bagi daging. 

Timbang Sitanggang, kepada Horas mengatakan, tahun lalu ada satu Caleg yang membagi-bagi daging (Marbinda) di daerah Sigunggung Labuhbaru Barat. Dia menolak pemberian daging tersebut karena dia tahu aturan.

Sebelumnya, seluruh anggota Parsahutaon diundang pada suatu tempat untuk mengambil pembagian daging babi. Saya sendiri tak mau datang karena takut kena dampak dari pemberian tersebut. 

Walaupun dia tak mau datang, tetap daging satu kilogram tersebut diantar ke rumahnya. Tetap dia tolak.

Yang membagi-bagi daging tersebut adalah Ferry Shandra Pardede. “Tulis itu, saya bertanggungjawab untuk itu,” kata Timbang Sianipar. 

Disepanjang tahun ini, menurut dia, Ferry yang anggota DPRD Pekanbaru tahun 2009/2014, juga marak memberikan daging (marbinda). Apa maksudnya, kalau bukan mempengaruhi masyarakat agar memilih dia nanti pada Pemilukada 2014. Dia kan seorang caleg. Apa maunya kalau untuk itu, kata Timbang Sitanggang.

“Apakah kita mau dibayar hanya dengan satu kilogram daging babi?. Sory dulu, kalau hanya membeli satu kilogram daging, masyarakat masih mampu,” katanya. 

Marbinda, kata Timbang, sama dengan memberikan, dan itu dilarang undang-undang. Tak usah memberikan, mejanjikan saja dilarang. 

Marbinda, kini marak di daerah Labuhbaru yang dilaksanakan oleh Ferry. Setiap punguan parsahutaon diundang rame-rame untuk mendapatkan 1 kg daging babi. Dan ini akan terus berlangsung hingga April 2014 mendatang.

Tapi, nampaknya, banyak yang tidak mau menerima pemberian daging satu kilo ini. Masyarakat sudah mengerti. Ah, masa kita mau dibayar dengan harga 1 kg daging bagi. Sory ya. 

Hati-hati pak cik, nanti kena tangkap oleh Panwaslu. *)

Pertanyakan Polda Riau, Soal Kasus PDS

Forum Kasih Pemantau Moral Damai Sejahtera Provinsi Riau 

BB Rekening

Hampir satu tahun lamanya kasus dugaan penipuan dukungan suara terhadap Tengku Muktaruddin (Balon Gubernur Riau) senilai Rp 450 juta tidak kedengangaran lagi. Yanto Nazaret, Kudus Kurniawan Siahaan dan Romwel Sitompul selaku ketua, sekretaris dan bendahara PDS Riau waktu itu sunyi senyap tidak ada ujung pangkalnya.

Karenanya, Forum Kasih Pemantau Moral Damai Sejahtera Provinsi Riau Pdt Samuel Christian Sitompul mempertanyakan kasus ini. Masalahnya, sudah hampir satu tahun kasus penipuan yang dilakukan pengurus PDS Riau Yanto Nazaret dan Kudus Kurniawan Siahaan hingga sekarang tidak jelas ujung pangkalnya, yaitu soal uang Rp 450 juta yang diterima PDS dari tim sukses Tengku Muktaruddin seperti yang dilaporkan Adli Juran (tim sukses Tengku Muktaruddin) ke Polda Riau tentang pengalihan dukungan ke Balon lain tanpa konfirmasi sebelumnya. Apakah kasus ini sudah SP3 atau sengaja dipetieskan Polda Riau?. Ada apa ini, kata Samuel Sitompul. 

Seperti diketahui, jauh hari, PDS Riau telah sepakat untuk mendukung Tengku Muktaruddin menjadi Calon Gubernur Riau. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan, dukungan PDS dialihkan ke calon lain, padahal PDS telah menerima uang sebesar Rp 450 juta. Karena itu, Adli Juran melaporkan Yanto Nazaret dan Kudus Kurniawan selaku ketua dan sekretaris PDS Riau ke Polda Riau.

Menurut Samuel, kasus ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Masyarakat pemilih PDS dan warga gereja yang ada di Provinsi Riau harus tahu ujung pangkalnya bagaimana cerita sebenarnya. Kalau sudah di SP3, Polda Riau harus menjelaskan kepada masyarakat. Jadi sekarang, kami kader PDS tidak tahu soal kasus ini sampai dimana keberadaannya.

Kenapa musti berbohong dan mengatakan tidak menerima, kan sudah jelas ada bukti-bukti adanya penerimaan dana sebesar Rp 450 juta dari Adli Juran. Yanto Nazaret tak usahlah berbohong. Anda seorang pastor tidak baik begitu, ujar Samuel. 

Selain pemimpin partai PDS Riau dan pemimpin gereja GIZI, Yanto Nazaret adalah Dukun yang sepatutnya menjadi contoh tauladan bagi masyarakat secara umum dan gereja secara khusus. Jadilah pemimpin yang baik dan bijak untuk memimpin PDS dan masyarakat gereja khususnya gereja GIZI dimana anda bertugas sebagai pastor. Jadilah dukun politik yang baik bagi segenap rakyat Riau, jangan berbohong demi menyelamatkan diri sesaat, demikian Samuel.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendatangi Kapolda Riau untuk mempertanyakan sudah sampai sejauh mana Polda Riau telah menyelidiki kasus ini. Kenapa lamban dan kenapa Kudus Kurniawan juga belum diperika. Kami sebenarnya tidak perlu mengajari polisi, mereka sudah lebih pintar, ujarnya lagi. 

Sementara itu, Adli Juran yang dihubungi melalui ponselnya tidak bersedia berbicara lebih dalam soal kasus ini. Silahkan hubungi pengacara saya, nanti saya kirimkan nomornya, katanya tapi hingga berita ini diturunkan nomor hp yang dimaksud belum juga dikirimkan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Riau, Partai Damai Sejahtera (PDS), Yanto Nazaret, telah diperiksa polisi pada Jumat (25/01) lalu oleh Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Namun hingga sekarang tidak ada ujung pangkalnya. Selain Yanto Nazaret juga diadukan sekretaris DPW PDS Kudus Kurniawan. Dan Hingga sekarang Kudus belum pernah diperiksa.

Penyidik di Mapolda Riau, memeriksa Yanto Nazaret, terkait laporan dugaan penipuan dukungan suara terhadap Calon Gubernur Riau, Tengku Mukhtaruddin dengan nilai kerugian sekitar Rp 450 juta. 

Dalam laporan, yang diterima pihak kepolisian di Mapolda Riau, Yanto Nazaret diduga telah menyerahkan dukungan partainya kepada Tengku Mukhtaruddin dan menerima dana sekitar Rp 450 juta dari tim sukses Tengku Mukhtaruddin tersebut. Lalu Yanto Nazaret, mengalihkan dukungannya ke Calon Gubernur lainnya, tanpa adanya pemberitahuan sedikitpun kepada tim sukses Tengku Mukhtaruddin.

Kajadian ini, memicu perselisihan antara tim sukses Tengku Mukhtaruddin dengan Ketua DPD Riau Partai PDS Riau, Yanto Nazaret, sehingga urusan dukungan tersebut berbuntut dengan adanya laporan dugaan penipuan dan sampai ke tangan pihak kepolisian.

Sewaktu keluar dari ruangan penyidik, Ketua DPD Riau Partai PDS ini mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui adanya penipuan dan tidak pernah menerima pemberian uang dari Tim sukses Tengku Mukhtaruddin

Menurutnya, soal dukungan Partainya ini, saat ini Partai PDS memberikan dukungan kepada Herman Abdullah (mantan Walikota Pekanbaru) dan sudah sesuai arahan dari DPP Partai PDS Pusat. "Soal penipuan uang, saya tidak pernah menerimanya dan saya tidak mengetahuinya. Kalau seperti yang disebut-sebut Romwel, mungkin saja dia ada hubungan bisnis dengan Adli Juran," ucap Yanto Nazaret.

Rommwel

Sementara, Bendahara PDS Riau Romwel Sitompul SH, saat dikonfirmasi wartawan ditempat berbeda, menerangkan bahwa dalam internal Partai PDS, pembahasan dukungan terhadap Herman Abdullah tidak sekalipun pernah dibahas di dalam rapat maupun saat rapat pleno. "Dukungan yang diberikan terhadap Herman Abdullah ini muncul, ketika dua hari sebelum Herman Abdullah mendeklarasikan dirinya menjadi Calon Gubernur Riau 2013 ini," kata Romwel.

Ditambahkan Romwel, hingga saat ini belum pernah ada dilakukan pencabutan dukungan dari Partai PDS kepada Tengku Mukhtaruddin. "Kalau dukungan terhadap Tengku Mukhtaruddin ini, sudah dirapatkan dan sesuai mekanisme Partai," ucap Romwel.

Sedangkan dari pihak pelapor, tim sukses Tengku Mukhtaruddin, Adli Juran, yang didampingi penasehat hukumnya, Tatang Suprayoga SH mengatakan, mereka ini sebagai korban, sudah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

"Yang jelas kami punya bukti-bukti dan saksi-saksi saat pemberian uang, dalam dugaan tindak pidana itu. Kami sudah menyerahkan semuanya ke Polda Riau. Jika ada pembelaan dari terlapor, tentunya itu menjadi tugas penyidik mendalami dan pembuktiannya," ucap Tatang Suprayoga SH. *) 

“Menelusuri Dana Bansos APBD Kota Pekanbaru tahun 2013 atas nama Kudus Kurniawan Siahaan

Kudus

Pakpahan, Ketua Rt 04/Rw 28 Kelurahan Sail Kulim Mengaku Menandatangi Proposal Pengetaman Kayu

"Padahal, Pengetaman Kayu Tak Ada di Rt Kami”

Pekanbaru, Horas

Belum lagi Dana Bantuan Sosial (Bansos) empat anggota dewan dari Fraksi PDS Kota Pekanbaru tahun 2012 yaitu Kudus Kurniawan Siahaan, Ferry Shandra Pardede, Donna Hutauruk dan Hery Freddy Simanjuntak dijamah oleh aparat penegak hukum, sudah muncul lagi kasus Dana Banson 2013. Hal ini terungkap disaat Horas mewawancarai tiga orang ujung tombak pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di daerah Kelurahan Sail Kecamatan Kulim Pekanbaru. 

Mereka adalah K Pakpahan (ketua Rt 04), M Silalahi (Ketua Rt 01) dan S Manullang (Ketua Rt 03) masing-masing berada di Rw 28 Kelurahan Sail Kecamatan Kulim Pekanbaru. Kepada Horas, Rabu, (13/11) di rumahnya, K Pakpahan mengatakan, di tahun 2013 ini dia didatangi dua orang yaitu Krismat Hutagalung dan Panjaitan menyodorkan lima buah proposal untuk Walikota Pekanbaru untuk dia tandatangani. Kelimanya adalah proposal yang diajukan masyarakat atas nama Kudus Kurniawan Siahaan. 

Kelima proposal itu, dia tandatangani tapi dia tidak tahu apa nama proposal itu. Hanya satu yang saya ingat yaitu proposal atas nama Pengetaman Kayu. Jumlah anggarannya berkisar Rp 102 juta. Yang empat lagi saya tidak tahu, langsung saya tandatangani, katanya dan mengatakan bahwa proposal itu berasal dari Kudus Kurniawan Siahaan dari Fraksi PDS anggota DPRD Kota Pekanbaru.  

Pakpahan menerangkan bahwa di wilayahnya Rt 04/Rw 28 Kelurahan Sail Kecamatan Kulim tidak ada Usaha Pengetaman Kayu. Menurutnya, selama ini tidak pernah ada bantuan sampai ke masyarakat dan tidak pernah tahu ada organisasi di Rt-nya. 

Setelah itu, beberapa orang staff Walikota Pekanbaru mendatangi Pakpahan di rumahnya. Dia bertanya, apakah pernah ada kegiatan anggota dewan dari PDS di daerah ini, dengan tegas dia jawab tidak pernah ada.

Sama dengan M Silalahi Ketua Rt 01/Rw 28 Kelurahan Sail Kecamatan

Kulim Pekanbaru. Dia mengaku pernah menandangani dua atau tiga proposal yang disodorkan pak Rw 28 tahun 2013. Saya sudah lupa tanggal dan bulannya, ujar Silalahi.

Dia mengatakan sejak tahun 2009 hingga sekarang, Kudus Kurniawan Siahaan baru satu kali datang ke wilayahnya dengan membagi-bagi daging (binda) satu kilogram per kepala keluarga tahun 2012 lalu. Selain itu tidak ada. Baru tahun 2013 ini ada saya tandatangani dua atau tiga buah proposal, itu pun dia tidak tahu isi proposal tersebut. 

S Manullang ketua Rt 03/Rw 28 Kelurahan Sail Kecamatan Kulim tahun 2013 ini dipanggil oleh Ketua Rw 28 namanya Balige dan menyodorkan 20 buah proposal yang sudah dijilid dengan rapi. Karena yang memanggil Rw, terpaksa kita tandatangani. 

Proposal itu, yang saya ingat, adalah untuk Kelompok Kebun Buah Naga. Saya tidak tahu apakah itu untuk pencairan dana APBD Murni Pekanbaru tahun 2013 atau APBD Perubahan 2013. Dan menurut sepengetahuannya, di daerah Rtnya itu tidak ada kelompok tani, apalagi kelompok tani Kebun Buah Naga. Kalau pun ada orang yang mengaku ketua kelompok tani Buah Naga, mereka itu bukan warga Rt 03/Rw 28. 

Yang jelas saya sangat hati-hati untuk membubuhkan tandatangan. Saya bilang kepada Ketua Rw 28, bagaimana ini, kan tidak ada usaha kebun Buah Naga di Rt saya, tapi saya tandatangani. Saya tidak mau nanti ini menjerat saya ke hukum, katanya. Lalu ketua Rw 28 mengatakan yang penting uangnya cair dulu, masalah lahan nanti kita pikirkan. *)

Gokhon dohot Jou - Jou

Ir. Effendi Sianipar

Dibagasan asi dohot holong ni roha na sian Tuhanta Jesus Kristus, ro do hami manggokhon huhut manjou hamu Raja ni Dongan Tubu Sianipar dohot haha doli Panjaitan, Silitonga dohot Siagian. Tarlumobi raja ni Hula-hula dohot Tulang nami Pangaribuan dohot Bona Tulang nami Simanjuntak, Tulang Rorobot Napitupulu, Bona ni Ari Simanungkalit, Toga Naipospos Pekanbaru dohot ale-ale nami asa marneang ni langka hamu rap dohot inanta soripada mangadopi acara Partangiangan Paborhat Caleg DPR RI ima amanta Ir. Effendi Sianipar sian Dapil Riau 1 Nomor urut 1 PDI P. Di ari Selasa, 26 November 2013 pukul 10.00 Wib di Sopogodang HKBP Jl. Hangtuah No. 36 Pekanbaru. Tu angka naso dapot undangan on ma undangan resmi. 

Tabe sian hami : Ir. Effendi Sianipar dohot keluarga

Keluarga Besar Marga Sianipar Kota Pekanbaru

Kecamatan Adiankoting ke Depan

Oleh : Junarti Sitompul, Wartawan Horas

Kecamatan Adiankoting, sebagaiman kita kenal sebagai daerah miskin, terdiri dari 16 desa. Yaitu Desa Adiankoting, Banuaji I, Banuaji II, Banuahi IV, Pansurbatu I, Pansurbatu II, Pansurbatu III, Dolok Nauli, Pagaran Pisang, Sibalanga, Pagaran Lambung I, Pagan Lambung II, Pagaran Lambung III, Pagaran Lambung IV, Siantar Naipospos dan Pardamuan Nauli. 

Pada umumnya, mereka hidup hidup dari hasil pertanian Karet. Menyadap Karet setiap hari merupakan kebiasaan hidup masyarakat disana. Ada satu hal yang sangat mengganggu mereka yaitu bila hujan turun. Mereka tidak bisa pergi ke hutan untuk manderes alias mancodok Karet. "Maraek Batang". Itulah istilah mereka. 

Bila demikian halnya, apa yang bisa mereka perbuat? Berdiam diri di rumah. Ada juga yang nongkrong di kedai kopi membahas soal Pilkada Taput yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kata MK, KPU Taput akan memverifikasi ulang seluruh partai pendukung para Calon Bupati. Selama tiga puluh hari ke depan, verifikasi ini akan tuntas dan diserahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi. 

Tipis kemungkinan Pilkada Taput bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Berati Pilkada akan diulang tahun 2015, sebab pemerintah telah mengisyaratkan bahwa selama tahun 2014 tidak boleh ada kegiatan  politik selain Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pemilihan kepala desa saja ditunda. Selain itu, Pilkada Taput ini akan menelan biaya yang tidak sedikit. Bila pemerintah mengadakan Pilkada ulang seberapa banyak lagi uang yang akan diambil dari APBD Taput. Apakah masih ada dana APBD untuk menanggulangi ini? 

Bila Pilkada dipaksakan akhir tahun ini, kita tanya saja kepada Bupati Taput sekarang Pak Toluto apakah masih ada dana atau cukupkah dana yang telah disisihkan untuk putaran kedua dipergunakan untuk Pilkada ulang? Hati-hati pak Bupati mengeluarkan dana, nanti masuk KPK. Itulah bahan perbincangan yang ramai saat ini di tengah masyarakat. 

Tidak hanya soal Pilkada, namun soal Caleg DPRD sudah menjadi hal utama untuk dibicarakan. Masyarakat sudah semakin kritis untuk membahas soal caleg ini. Biasanya, caleg yang datang ke kecamatan Adiankoting, semuanya berasal dari Tarutung. Tidak pernah ada anggota dewan dari daerah ini sehingga begini-begini sajalah daerah ini. Tidak berkembang dan tidak maju. Mereka kini semakin pintar untuk menentukan pilihan. 

Banyak caleg yang datang ke daerah ini hanya untuk menambah suara. Daerah ini dijadikan sebagai daerah "partambuan". Sekarang sudah ada caleg dari daerah ini, jadi, tak perlu lagi dijadikan sebagai daerah partambuan. Adong do amanta Drs Pantas Sitompul na olo gabe caleg. Dia adalah putra daerah kecamatan Adiankoting yang sudah lama merantau. Kini dia pulang kampung untuk membangun daerah ini. Mari kita dukung dia.

Kita kembali ke hal pokok yaitu soal kehidupan masyarakat kecamatan Adiankoting. Hujan yang terus mengalir disaat musim penghujan di akhir tahun ini, sudah barang tentu akan mengganggu mata pencaharian masyarakat disana. Hal semacam ini akan terus berlanjut sepanjang tahun. 

Lalu apa solusi untuk merubah kondisi ini? Sebuah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Walau demikian halnya, perlu diambail jalan keluar, paling tidak bisa diterapkan untuk tahun-tahun mendang. Caranya, masyarakat harus dibiasakan untuk bercocok tanam tanaman lainnya. Misalnya dengan menanam palawija. Walau hal ini sudah dilaksanakan selama ini dan bisa membantu kebutuhan sehari-hari namun masih setengah hati. 

Soal persawahan tanaman padi, kini masih tetap berjalan walau tidak semua orang lagi menanam padi di sawah. Hanya sebahagian kecil lagi yang menanam padi di sawah, itupun hanya tidak cukup untuk kebutuhan keseharian.

Sebenarnya, di daerah ini masih banyak ditemui lahan tidur yang tidak produktif. Bila hal ini bisa dikembangkan sangat luar biasa. Misalnya dikembangkan untuk perkebunan palawija dan sayur mayur dan hal lainnya. Mungkin ada satu kendala membuat masyarakat tidak mau mengembangkan lahan tidur ini, soal alat pertanian dan tenaga pertanian mengelolanya. Disinilah pemerintah harus jeli untuk memperhatikan. Bila perlu diberikan alat traktor untuk dipinjamkan dan mendatangkan tenaga ahli di bidang pertanian. 

Soal tanaman karet, itu tidak bisa ditinggalkan karena sudah merupakan basis kehidupan masyarakat. Tinggal lagi, bagi karet yang sudah memliliki usia lanjut, perlu diremajakan. Disaat peremajaan ini, perlu dipikirkan bagaimana cara mendatangkan bibit unggul. Disini juga pemerintah harus jeli melihat ke lapangan. Bila perlu, pemerintah memberikan pokok karet bibit unggul kepada masyarakat. Tentunya, bisa secara bertahap dan harga murah.

Pada tahun 2015, diprediksi pasar di Tapanuli Utara membutuhkan pasokan sayur mayur dan sejenisnya dalam partai besar. Lapangan kerja juga dibutuhkan untuk itu. Demikian perputaran uang di Tapanuli Utara sangat luar biasa, terlebih dibukanya proyek gas bumi dan proyek emas di daerah Pahae. *)

Tolilet dan Kamar Mandi Sekolah Tidak Berfungsi

Terdapat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Vicktor Pane, Wartawan Horas

Duri, Horas

Sarana dan pasilatas pendidikan yang disediakan negara adalah bertujuan  agar anak-anak bangsa dapat menimba ilmu dengan tenang dan nyaman di setiap sekolah.

Visi dan misi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa tentunya agar SDM-nya berkwalitas baik demi kemajuan bangsa ke depan. 

Sepintas dari luar mata memandang  gedung gedung  sekolah yang ada di Kabupate Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau berdiri dengan megah dan kokoh tapi dibalik kemegahan bangunan  tersebut  tidak menyangka  anak-anak di dalamnya dalam menimbah ilmu sehari hariannya masih kesusahan untuk urusan kamar mandi dan toil.

Apakah pembuatan gedung sekolah itu tidak dalam perencanaan terlebih dahulu sebelum melahirkan bestek bangunannya? Atau memang  asal jadi aja rancangan bangunannya  tanpa mikir apa-apa aja yang perlu di bangun sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup sekolah itu.

Pantauan Horas di lapangan di beberapa  sekolah SD, SMP, SLTA yang ada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir pada umumnya toilet dan kamar mandinya yang untuk para siswa tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya dikarenakan toilet tersebut jorok, tumpat oleh kotoran dan air untuk membersihkannya tidak ada. 

Akibatnya siswa tidak berani serapan atau jajan dari rumah karena takut nantinya sesak buang air besar di sekolah. 

Disela sela kunjungan Horas ke salah satu sekolah di Kecamatan Mandau menjumpai salah satu siswa yang tidak mau disebut namanya  tiba-tiba sakit perut dan sesak buang air besar dan karena toilet tadi tidak berfungsi ia terpaksa menahan-nahan sesak tersebut tapi apa daya tekanan dari dalam perutnya lebih besar dari pada klep paking yang dimilikinya dan akhirnya  sia-sialah pertahanannya simpanan yang dalam perut pun keluar  dengan bau tak sedap ia  akhirnya  terbirik birik meninggalkan ruang kelas dan esok harinya dia tidak sekolah karena merasa malu akan kejadian itu.

 Dari keterangan dari beberapa  Kepsek maupun guru-guru di beberapa sekolah yang dimintai keterangannya hampir keseluruhan mengungkapkan alasan yang hampir sama.

Pasilitas air tidak memadai, jumlah pegawai kebersihan di sekolah tidak seimbang dengan  jumlah siswa bahkan masih ada sekolah yang belum memiliki  pegawai  untuk tenaga kebersihan serta  jumlah kamar mandi dan toilet  yang dibangun juga tidak seimbang dengan jumlah siswa yang menggunakan toilet tersebut. 

Pada saat  bersamaan  Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau Nazmi S.Pd disela sela melakukan dinas kerja di Bengkalis melalui selulernya mengatakan akan menindaklanjuti secepat mungkin permasalahan ini dan terlebih dahulu melakukan rapat dengan para jajaran diwilayah kerjanya.

Bila masalah pendidikan tidak betul disikapi secara serius oleh pemda Kabupaten Bengkalis mulai saat ini maka akan sangat memperihatinkan nasib generasi  Mandau dalam kurun waktu dekat  kedepan.

Mental dan sikap generasi  tidak siap beradaptasi dan bersaing dengan datangnya era perkembangan zaman yang semakin meningkat. Kecamatan Mandau adalah kecamatan terkaya di Indonesia setelah Kecamatan Bontang di Kalimantan tapi anak anak Mandau dalam menimbah ilmu di sekolah masih dalam kesusahan.

Kemana semua hasil kekayaan Mandau itu? Menurut Dr Fidel anggota DPRD Tk II Kab Bengkalis  yang membawahi bidang pendidikan dimintai keterangan melalui telephon selulernya  mengatakan bahwa dana insfrastrukturnya perlu untuk dibenahi ke tahun depan.

Lebih rinci dikatakan pemilik  Rumah Sakit Permatahati Duri tersebut nilai anggaran tahun 2013  untuk anggaran pendidikan Kab Bengkalis sebesar  Rp 1 Trilliun. Apa yang perlu dibenahi di dalam dunia pendiidikan itu sendiri?  Apakah anggaran infrastruktur di perbaharui kembali? 

Sasaran utama prasarana pasilitas gedung di sekolah itu perlu pembenahan yang serius, nasib PNS itu mulai dari Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten sampai guru-guru di sekolah di kota dan di desa, guru PNS dan guru  yang masih honor turut juga wajib diperhatikan agar nilai kwalitas mutu pendidikan itu sendiri tercapai dengan apa yang diharapkan.

Disamping itu lakukukan pengawasan yang serius agar anggaran tersebut tepat sasaran. Pemda Kabupaten Bengkalis dalam hal ini saatnya serius dalam menyikapi  permasalahan sekolah ke depan dan bila perlu Bupati Bengkalis turun melihat langsung bagaimana keadaan sekolah itu sebenarnya.

Masayarakat saat ini tidak membutuhkan ceramah atau pidato atau janji-janji  tapi masyarakat mengharapkan sikap tegas  yang dibarengi perbuatan demi kemajuan kwalitas mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Bengkalis. *) 

IKBR Dukung Annas - Andi pada Putaran II Pilkada Riau

Orang Batak di Riau Siap Memenangkan Pasangan AMAN

Pekanbaru, Horas

Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) akhirnya secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau, H Annas dan Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA atau Pasangan AMAN, pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) Putaran ke II yang akan digelar pada 27 November 2013 mendatang.

Pernyataan sikap dukungan tersebut disampaikan secara langsung kepada Arsyadjuliandi Rachman yang hadir sendiri tanpa bersama Annas dan disaksikan sejumlah Tetua Sub Etnis Batak dan Pengurus IKBR Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, di Balai Sudirman Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Kamis (14/11/2013) sore sekitar pukul 18.00 WIB.

"Dukungan kami ini sebagai bentuk bahwa organisasi baik Lima Sub Etnis yakni Simalungun, Mandailing/Angkola, Toba, Pak-pak Dairi dan Karo, akan berupaya memenangkan pasangan tersebut melalui sosialisasi internal. Kebulatan tekad ini kami sampaikan setelah kami mendengar, melihat dan menganalisa secara komprehensif, bahwa warga Riau Etnis Batak mendambakan adanya pemimpin yang nasionalis, mencintai keberagaman, merangkul dan mendengar berbagai kelompok, tidak diskriminatif dan paling utama adalah tekad untuk mensejahterakan rakyat kecil," tegas Drs Cornelius Barus Apt, Ketua Umum IKBR didampingi Sekretaris Jendral, DR Ir Hinsatopa Simatupang MM saat acara.

Cornelius menegaskan, IKBR sebagai organisasi yang bersifat kemasyarakatan berhak untuk menyatakan sikap politik, sebab IKBR bukanlah lembaga keagamaan yang harus netral dan independent. Dalam menyerap masukan dari warga Riau  Etnis Batak, lanjut Cornelius, pihaknya selalu menanyakan alasan orang mendukung pasangan Aman.

"Ada yang bilang karena pak Annas lucu dan humoris, ada yang bilang karena pak Annas banyak membantu paguyuban dan rumah ibadah umat beragama di Kabupaten Rohil. Apakah hanya karena itu ? Menurut kami, sebagai paguyuban, IKBR wajib memberikan pencerdasan politik yang baik dan mencerdaskan selain mendorong agar semua orang ikut memilih. Kami juga tak mau pura-pura netral, tapi dibalik layar ikut bermain, lobi-lobi dan sebagainya. Tahap dan proses pengamatan kita lakukan dan jelaskan ke publik, baik dengan membuka ruang silahturahmi, forum diskusi, analisis bibit dan bobot, bedah kinerja di pemerintahan dan terutama track record (rekam jejak, red) karakter dalam memimpin masyarakat yang heterogen. Kami sepakat, pak Annas dan pak Andi adalah pilhan tepat Halak Hita (bahasa batak : orang kita, red). Jadi kami tak ragu," ungkap Cornelius.

Diungkapkan Cornelius, diantara dua pasang calon yang akan bertarung di Putaran ke II, hanya pasangan AMAN yang secara terbuka datang dan berani menyatakan komitmennya terhadap harapan warga Riau Etnis Batak dalam pemilukada.  Dan tak hanya Etnis Batak, dalam acara tersebut, paguyuban Etnis terbesar lainnya asal Sumatera Utara yaitu Himpunan Masyarakat Nias (HIMNI) Provinsi Riau juga turut menyatakan dukungan. Pernyataan HIMNI Riau juga dibacakan langsung oleh pengurusnya, Anselmus.

Selain menyatakan dukungan, Tetua Sub Etnis Simalungun, Letkol (Purn) DS Purba, juga meminta pasangan Annas – Andi agar tetap akur dalam memimpin Rakyat Riau jika terpilih kelak. “Kita harapkan semoga akur dan langgeng, karena meskipun Etnis Batak bukan suku asli di Riau, tapi kami pahami bahwa kemajuan Provinsi Riau saat ini harus juga dibebani dengan tugas yang tidak sedikit,” kata DS Purba.

Selain jajaran Pengurus Pusat, Pengurus Kabupaten/Kota IKBR dan HIMNI Riau, para Tetua Lima Sub Etnis antara lain ; Alibun Siregar tetua Sub Etnis Angkola/Mandailing, Letkol (Purn) DS Purba dari Simalungun, Kol (Purn) ET Sembiring Meliala dari Sub Etnis Karo, Luhut Pasaribu dari Sub Etnis Toba dan juga Tumpak Tinambunan dari Sub Etnis Pak-pak Dairi yang juga Ketua IKBR Kota Pekanbaru, serta sejumlah penggiat paguyuban Batak juga turut hadir. *)