Mari Bersatu, Kita Bangun Riau

Ir Marganda Simamora, Caleg DPRD Riau Dapil Kampar Nomor urut 7

Ir. Marganda Simamora

“Mengapa saya memilih bergabung dengan PKP Indonesia, ibarat naik mobil bersih tanpa tikus dan pencopet, dan dinakhodai seorang Sutiyoso yang sudah teruji, Jenderal dua periode jadi Gubernur DKI Jakarta tanpa korupsi dan diskriminasi”

Ir Marganda Simamora dalam visi dan misinya mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama membangun Riau dengan mengesamping perbedaan. “Mari Bersatu Kita Bangun Riau, Hilangkan Perbedaan”

Latar belakang pendidikannya, Sarjana Pertanian, membuat ayah empat anak ini sering membela kepentingan rakyat yang menggantungkan diri dari hasil pertanian. Soalnya, dia adalah seorang aktivis LSM IPSPK3 RI. Mulai dari harga Tandam Buah Segar (TBS). Dia selalu berjuang untuk mempertahankan harga TBS agar selalu stabil.

Untuk mendapatkan hasil panen sawit yang bagus, menurutnya, pupuk sangat diperlukan. Karenanya, dia akan marah kepada pemerintah bila mendengar adanya oknum tertentu yang menyelewengkan pupuk. Misalnya, pupuk bersubsidi dijual dengan harga lapangan.

Disamping itu, dia selalu membantu masalah sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat desa dengan pihak pengusaha. Hal ini sering terjadi di Kabupaten Kampar yang dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit.

Satu lagi, dia meminta kepada pemerintah agar membangun PKS mini, agar petani kelapa sawit tidak tergantung kepada PKS besar dengan demikian harga bisa stabil.

Hal-hal diatas sudah dia terapkan di Kabupaten Kampar, dan bila terpilih nanti menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari Kampar, dia, sudah barang tentu akan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang sering dialami oleh petani kelapa sawit.

Sudah barang tentu, disamping memperjuangkan hak-hak petani di pedesaan, dia juga paling tidak senang melihat orang melakukan korupsi. Apalagi korupsi adalah hal yang paling merugikan masyarakat. Sesuai dengan visi dan misi LSM yang dia pimpin IPSPK3 RI, dia sering mengungkap kasus korupsi di Riau. Jangan sampai anak cucu kita menderita nanti akibat ulah manusia dengan terus menerus melakukan korupsi, kata Marganda Simamora kepada Horas.

Menjawab wartawan seputar akibat listrik yang selalu mati padam, Marganda mengakui bahwa masyarakat kecil sangat dirugikan. Ini kinerja PLN yang kurang professional. Hal ini tidak boleh lagi terulang ke depan. Masyarakat tidak mau tahu,yang penting listrik terus nyala, ujarnya.

Marganda Simamora, dilahirkan di Dolok Sanggul pada tanggal 4 September 1974. Dari hasil perkawinannya dengan Jalaria Aritonang, dia telah dikaruniai empat anak. Alumni Universitas HKBP Nomensen ini menamatkan kuliahnya dari Fakultas Pertanian jurusan Tekonologi Pertanian ini tahun 1995. Dia sempat mengajar di Universitas Nomensen sebagai Asisten Dosen Fakultas Pertanian.

Setelah itu dia dating ke Riau dengan pekerja di PT. Riau Bumi Bina Makmur sebagai Askep. Setelah itu dia bekerja di PT Uniseraya sebagai Menejer Area dan kemudian pindah ke PT Duet Riza sebagai Direktur Produksi.

Semua atribut pekerjaan yang dia lewati dia tinggalkan. Dia pun membangun sebuah Lembaga Swadaya Masyakat. Disinilah dia berkecimpung mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. "Saya sangat senang membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti membantu masyarakat dalam memperjuangkan tanah yang diserobot oleh PT Bintang Sejahtera," sebut Marganda.

Lalu, apa yang membuat hatinya tergerak untuk ikut menjadi calon anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Kampar? "Saya ingin mengabdi kepada masyarakat Riau," jawabnya singkat. Dia melihat bahwa Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sangat cocok untuk dirinya. Partainya nasionalis, tidak memandang suku, agama dan ras.

“Mengapa saya memilih bergabung dengan PKP Indonesia, ibarat naik mobil bersih tanpa tikus dan pencopet, dan dinakhodai seorang Sutiyoso yang sudah teruji, Jenderal dua periode jadi Gubernur DKI Jakarta tanpa korupsi dan diskriminasi,” sebut Marganda.

Visi dan Misi PKPI

PKP INDONESIA memandang bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu senantiasa dikembangkan dengan mengacu pada dua hal pokok :

a. Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 serta Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang dirinci sebagai berikut :

Wawasan Kebangsaan yang senantiasa harus dipupuk dan ditumbuh-kembangkan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat bangsa yang besar dan kokoh, nasional, bersatu-padu, beradab, berbudaya, dan tidak diskriminatif.

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga kedaulatan dan dikembangkan eksistensinya melalui pemerintahan yang bersih, jujur, adil, berkualitas, demokratis, berwibawa, kuat, taat pada konstitusi, hukum, serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peri kehidupan rakyat yang bersatu dan bekerjasama, berkeadilan dan demokratis, berkesejahteraan sosial, berkarakter, beretika - bermoral - berakhlak mulia, memiliki etos kerja keras yang tinggi serta profesional.

b. Keadaan nyata masyarakat serta kecerdasan yang dicapai setelah tahun 1945, yang pada gilirannya juga menghasilkan tuntutan terhadap sesama bangsa dan negara.

Kehidupan bangsa dan negara pada saat ini dan ke masa depan menyaratkan diperlukannya penegakan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial sebagai suatu kesatuan makna dan nafas perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan bangsa hanya dapat terpelihara dan semakin kokoh bila ada keadilan. Keadilan yang diperjuangkan perwujudannya haruslah memperkuat dan memperdalam makna persatuan.

Dengan demikian, maka visi PKP INDONESIA adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, PKP INDONESIA mengemban misi sebagai berikut :

Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sepanjang masa. Untuk itu PKP INDONESIA akan bekerjasama dengan segenap komponen bangsa dan lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, termasuk TNI dan POLRI.

Mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat untuk mewujudkan peri-kehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk melalui peri kehidupan yang adil, setara, merata dan tidak diskriminatif.

Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih, tidak menyalahgunakan wewenang, berwibawa, kuat dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar mampu menyelenggarakan urusan negara dan kepentingan negara untuk melayani kepentingan masyarakat.

Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang kuat, sehat, cerdas, professional, beradab (civilized society) dan bersih (clean society) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat, sehingga dapat berperan dalam pergaulan dunia, dan dihormati, serta mampu bersaing dan berkembang dalam kompetisi ekonomi dan politik secara global.

Dengan demikian maka misi PKP INDONESIA adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, berkesejahteraan sosial dalam mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum, berwibawa di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu bersaing serta dihormati dalam pergaulan dunia. *)