Perjalanan Pendeta Lyman dan Munson ke Tanah Batak

Hari yang indah. Pada tanggal 9 Juli 1833, para jemaat di Boston, Amerika Serikat, membuat perjamuan gereja. Dalam pesta itu, semua perhatian orang tertuju pada dua pendeta muda, Samuel Munson dan Henry Lyman. Esok, mereka akan berangkat membelah samudera menuju sebuah negeri jauh yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Tidak ada jadwal pasti untuk kembali.

Negeri itu bernama Hindia Belanda, yang kelak akan menjadi tanah pekuburan mereka sendiri. Munson dan Lyman menumpang kapal bernama “Dunkan”, dengan sebuah acara pelepasan yang mengharukan dari anggota jemaat Gereja Boston. Keduanya melambai dan menatap para jemaat yang berbaris di bibir pelabuhan, hingga Benua Amerika lenyap sama sekali di belakang.

Setelah berlayar selama 105 hari, Munson dan Lyman melihat sosok Pulau Jawa, dan kapal mereka merapat ke Batavia. Di kota yang sedang berkembang ini, keduanya mendapat sambutan dari seorang rohaniawan berkebangsaan Inggeris, Pendeta Madhurst. Untuk memudahkan komunikasi selama dalam misi, kedua pendeta yang baru tiba itu segera mempelajari bahasa Melayu sambil membuka praktik pengobatan. Memang, selain dibekali pengetahuan teologia, mereka juga dibekali keterampilan medis. Dari surat-surat yang mereka kirimkan ke Boston, diketahui bahwa mereka sangat sibuk dengan para pasien yang datang tiap hari.

Setelah menguasai Bahasa Melayu, Munson dan Lyman mulai mengurus izin pada pemerintah Belanda untuk keberangkatannya ke Tanah Batak. Gubernur Jenderal Pemerintahan Belanda di Batavia meluluskan permintaan mereka. Tanah Batak adalah impian Munson sejak ia sekolah pendeta di negerinya. Ia mendapatkan literatur yang menceritakan keindahan kawasan ini, berikut masyarakatnya yang masih menganut kepercayaan kuno, sipelebegu (sejenis animisme).

Tepat pada hari Minggu, 6 April 1834, Pendeta Madhurst mengadakan perjamuan suci untuk keberangkatan kedua pendeta ini. Dua hari kemudian, Munson dan Lyman berangkat meninggalkan anak isteri mereka di Batavia dengan menumpang kapal besar “Mederika”. Mereka berada di antara para serdadu Belanda beserta tawanannya.

Keduanya kagum melihat keindahan Pulau Sumatera yang terdiri dari pegunungan, lembah, dan hutan yang sangat luas. Tapi pelayaran kali ini tidak terlalu ramah. Gelombang besar menghantam lambung Mederika. Seisi kapal diaduk-aduk. Para penumpang terpental dan kepanikan pun terjadi. Seorang tawanan Belanda menemui ajalnya setelah terhempas pada tiang layar. Mayatnya kemudian dibuang ke laut.

Pada 19 April 1834, atau sebelas hari sejak keberangkatan dari Jawa, mereka tiba di Bengkulu. Munson dan Lyman tinggal di sini selama 4 hari. Lalu pada tanggal 26 April 1834, mereka sudah menjejakkan kaki di Padang. Pendeta Ward menyambut keduanya. Munson dan Lyman mendapat banyak informasi penting dari beliau, karena Ward sudah pernah mengunjungi Tanah Batak pada tahun 1824. Menurut Pendeta Ward, orang Batak adalah masyarakat yang ramah tamah. Pendeta Ward juga menceritakan penyambutan raja-raja Batak terhadap dirinya yang disertai tarian (tortor).

Akhirnya, pada 17 Juni 1834, Munson dan Lyman tiba di Tanah Batak untuk pertamakalinya, yakni Sibolga. Tuan Bonnet, seorang pejabat Belanda, menyambut mereka dengan hangat. Dia bahkan memberikan perlengkapan untuk keberangkatan mereka selanjutnya ke arah Silindung. Dalam perjalanan, Munson dan Lyman disertai seorang penerjemah, tukang masak, polisi, dan 8 pendamping lain. Rombongan kecil ini berangkat pada suatu sore yang teduh tanggal 23 Juni 1834, menembus belantara, lembah, dan pegunungan yang bergelombang, selama 6 hari. Kadang-kadang, mereka harus merangkak seperti ekspedisi kelompok pecinta alam ketika melalui medan yang sangat sulit.

Rura Silindung yang mereka tuju adalah sebuah lembah yang datar dan indah di sebelah utara Tapanuli.

Dari puncak-puncak Bukit Barisan, panorama lembah hijau ini mampu menggetarkan jiwa siapapun yang memandangnya. Kelak, di salah satu puncak bukit pinus, pendeta sederhana asal Jerman yang sangat dihormati orang Batak, Ingwer Ludwig Nommensen, memandang dataran itu, lalu berlutut menatap langit seraya menyampaikan satu permohonan dengan bibir yang gemetar. Doa itu sangat terkenal hingga hari ini. Tuhan, hidup atau mati biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa Batak untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Amin. Bukit itu kini dinamakan Siatas Barita. Di puncaknya, pemerintah mendirikan satu tugu relijius sebagai peringatan pada Pendeta Nommensen, yakni Salib Kasih.

Ketika sampai di kampung Raja Suasa, Pendeta Munson dan Lyman menerima saran dari Raja Suasa agar mereka menginformasikan lebih dulu kedatangannya di Silindung. Saat itu, suasana di Rura Silindung (sekarang Kota Tarutung) memang masih diwarnai kemelut akibat ekses dari Perang Bonjol. Namun Munson dan Lyman memilih menghemat waktu agar segera tiba di Silindung. Tepat enam hari sejak berangkat dari Sibolga, satu sore yang indah menyambut mereka di pinggiran sebuah kampung. Munson mengutus penerjemah untuk mengetahui keadaan di kampung tersebut sebelum memasukinya. Namun setelah beberapa jam, si penerjemah tak kunjung kembali. Menimbang cerita Pendeta Ward, kedua misionaris itu tidak curiga kalau-kalau sesuatu telah terjadi.

Dalam keadaan yang belum dapat memutuskan tindakan selanjutnya, tiba-tiba semak belukar di sekitar mereka terkuak dan berderak. Serombongan orang muncul dari balik pepohonan seraya berteriak, “Mulak, mulak ma hamu!” (Pulang, pulanglah kalian!). Kedua missionaris itu terkejut, dan pada saat yang sama mereka menyadari bahwa para pengikut lain telah menghilang entah kemana, kecuali Jan.

Munson dan Lyman, dengan bahasa isyarat sesanggupnya, berupaya menggambarkan maksud tulus kedatangan mereka ke daerah itu. Tapi komunikasi tampaknya tidak nyambung, dan terjadilah salah pengertian. Melihat gelagat yang makin buruk, tiba-tiba Jan mengambil bedil yang dibawa Munson dari Padang, dan hendak menembakkannya ke arah orang ramai itu. Tindakan itu dicegah Munson. Tapi sayang, pada saat yang hampir bersamaan, terdengar letusan bedil dari arah lain dan Pendeta Lyman roboh bercucuran darah.

Detik-detik berikutnya makin menegangkan dan memperkecil peluang untuk saling pengertian. Munson yang malang masih mencoba memberi isyarat dengan menunjukkan Alkitab yang dibawanya, tapi suasana terlanjur panas dan chaos. Ia dipukuli hingga jatuh tanpa melawan maupun menunjukkan rasa takut. Jan melarikan diri dan bersembunyi di kerapatan hutan. Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga dalam keadaan payah, lalu menemui Tuan Bonnet. Informasi tentang insiden tersebut digambarkan oleh Jan.

Dari versi masyarakat Batak sendiri, kelompok yang terlibat dalam penyergapan di Puncak Lobu Sisakkap, Desa Dolok Nauli, Adiankoting, tersebut adalah Raja Panggalamei Lumbantobing dan pengikutnya. Raja Panggalamei digambarkan sebagai seorang laki-laki perkasa dengan tinggi badan lebih dari 2 meter. Tenaganya luar biasa hingga dapat melemparkan tanah dengan cangkul sejauh 3 sampai 8 km. Saat itu, sebagai penjaga wilayah, Raja Panggalamei mendapat informasi bahwa orang Belanda (si bontar mata) sedang menuju Tanah Batak dengan tujuan memulai penjajahan. Raja-raja turunan Siopat Pisoran lantas berembuk dan membuat kesepakatan untuk memanfaatkan kekuatan Raja Panggalamei untuk menjaga Puncak Lobu Sisakkap sebagai perbatasan dan pintu masuk dari selatan menuju Rura Silindung.

Keturunan Raja Siopat Pisoran adalah penghuni terbesar kawasan Rura Silindung. Ketika Munson dan Lyman tiba di Puncak Lobu Sisakkap, Raja Panggalamei dan pengikutnya langsung menduga bahwa mereka adalah bagian dari rencana awal Pemerintah Belanda yang ingin menguasai Tanah Batak. Setelah penangkapan, terjadilah komunikasi yang tidak saling memahami.

Konon, Raja Panggalamei yang bertanya dengan nada dan ungkapan-ungkapan yang keras khas Batak, telah membuat penerjemah Munson ketakutan dan lari terbirit-birit. Karena tak memiliki penerjemah lagi, Munson mencoba menenangkan suasana dengan isyarat. Ia menyerahkan sepucuk senjata api yang dibelinya dari salah satu toko di Padang dengan maksud memberikan pesan damai. Tapi makna isyarat itu gagal ditangkap oleh Raja Panggalamei, dan ia malah menduga si bontar mata (si mata putih) itu mau menembak dirinya, sehingga ia cepat-cepat angkat pedang dan mengayunkannya pada dua orang berkulit putih itu.

Kedua versi tersebut tentu saja masih membutuhkan penelitian yang lebih rinci agar Sejarah Batak dapat didudukkan pada porsi yang sebenarnya. Bonnet sendiri, seusai menerima kisah Jan, menyimpulkan bahwa Munson dan Lyman telah mati martyr saat menjalankan misi suci di Lobu Pining Adiankoting. Bagi orang Batak Kristen masa kini, kematian mereka adalah pengorbanan besar dalam misi keagamaan terhadap Tanah Batak yang masyarakatnya saat itu masih menganut sipelebegu. Masyarakat Batak Kristen mengenangnya sebagai pendeta yang berjasa pada misi kekristenan di Tapanuli. Sebuah monumen kini dibangun di tengah perladangan yang sepi di Lobu Pining, Kecamatan Adiankoting, di mana tulang belulang mereka dikebumikan. Monumen itu sekitar 20 km dari Kota Tarutung ke arah Sibolga.

Samuel Munson lahir tanggal 23 Maret 1804 di New Sharser Maine, sedang Henry Lyman lahir tanggal 23 November 1809 di Northhampton, Amerika Serikat. Dari catatan sejarah, kedua missionaris ini berbeda karakter dan intelijensi sejak masa kecilnya. Munson adalah seorang anak yang pintar dan cerdas, sementara Lyman seorang anak yang sampai masa remajanya menunjukkan sikap yang sangat anti terhadap keagamaan walaupun pada akhirnya masuk ke sekolah pendeta dan bertemu dengan Samuel Munson. Setelah tamat dari sekolah pendeta di Androver tahun 1832 dan menikah pada tahun 1833, mereka dipersiapkan sebagai missionaris menyebarkan berita Injil ke Tanah Batak yang indah tiada tara. *)

Anggota DPRD dari PDS Dituduh Selewengkan Dana Bansos 2012

Kudus Kurniawan, Ferry Pardede, Donna Hutauruk dan Hery Fredy Simanjuntak Dilapor ke Kejati Riau

Menurut Liberson Sinaga, empat anggota Fraksi PDS Kota Pekanbaru, masing-masing Kudus Kurniawan, Ferry Shandra Pardede, Donna Hutauruk dan Hery Fredy Simanjuntak dituduh telah menyelewengkan dana Bansos yang masing-masing mereka menerima Rp500 juta pada APBD Kota Pekanbaru tahun 2012. "Penerima Bansos melalui keempat anggota DPRD Pekanbaru dari PDS ini perlu diusut, karena diduga banyak yang fiktif," ungkapnya.

Pekanbaru, Horas

Puluhan massa pengunjukrasa mendesak Polda Riau mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ketua DPW PDS Riau Yanto Nazareth dan mantan Sekretaris Kudus Kurniawan.

Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau didesak menuntaskan penyelidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Pengurus Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam hal dukungan untuk Bakal Calon Gubernur Tengku Mukhtaruddin.

Desakan itu diungkapkan puluhan orang yang menamakan diri  Komunitas Kasih Penegak Kebenaran (KKPK) PDS ketika berunjukasa di Markas Polda Riau, Rabu (2/10).

Koordinator Aksi KKPK PDS, Liberson Sinaga menyebutkan, Polda Riau diminta mengusut tuntas laporan Tim Sukses Bakal Calon Gubernur Tengku Mukhtaruddin terkait dukungan PDS untuk yang bersangkutan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang lalu. Dalam kasus itu Ketua DPW PDS Riau Yanto Nazareth dan mantan Sekretarisnya, Kudus Kurniawan S dilaporkan dengan sangkaan penipuan dan penggelapan sebesar Rp450 juta.

Dana itu merupakan uang partisipasi dan dukungan PDS untuk pencalonan Tengku Mukhtaruddin. Namun sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Tim Sukses Tengku Mukhtaruddin kaget PDS ternyata mendukung calon lain.

"Tapi anehnya, dalam kasus ini mengapa hanya  baru Yanto Nazareth yang diperiksa, sementara Kudus Kurniawan masih 'enak melenggang' sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru," tukas Liberson.

Dikatakannya, selaku kader dan simpatisan PDS, kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Yanto dan Kudus ini sangat mencoreng citra partai dan melukai hati pendukung PDS.

Usai berunjukrasa di Markas Polda Riau, massa lalu melanjutkan aksi di kantor Kejaksaaan Tinggi (Kejati) yang hanya dipisahkan Jalan Gajahmada.

Di tempat ini, massa KKPK PDS  meminta pihak Kejati mengusut dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga dilakukan anggota Fraksi PDS) di DPRD Kota Pekanbaru. Kasus itu diduga telah merugikan negara miliaran rupiah ini.

Menurut Liberson, empat anggota Fraksi PDS Kota Pekanbaru, masing-masing Kudus Kurniawan, Ferry Shandra Pardede, Donna Hutauruk dan Hery Fredy Simanjuntak dituduh telah menyelewengkan dana Bansos yang masing-masing mereka menerima Rp500 juta pada APBD Kota Pekanbaru tahun 2012.

"Penerima Bansos melalui ketiga anggota DPRD Pekanbaru dari PDS ini perlu diusut, karena diduga banyak yang fiktif," ungkapnya.

Menanggapi tuntutan para demonstran itu, Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Moneter Kejati Riau, Satria Abdi SH berjanji akan menyelidiki kasus tersebut.

"Tetapi alangkah bagusnya bila kawan-kawan pendemo memberikan data lengkap soal penyimpangan dana Bansos itu," ucapnya. (dw/*)

Kudus Kurniawan Siahaan vs Pasiar Simanjuntak

“Yanto Nazaret dan Romwel Sitompul sempat di periksa Polda Riau atas laporan tim sukses Tengku Muktharuddin ke Polda Riau atas penggelapan uang sebesar Rp 450,000,000 (empat ratus limapuluh juta rupiah)”.

Pdt. Samuel Cristian Sitompul

Pekanbaru, Horas

Habis manis sepah di buang, itulah yang terjadi di anggota dprd Kota dari Fraksi pds.

Sudah lebih kurang 4 tahun fraksi pds ada, selama 2,5 tahun fraksi pds tidak ada pernah kedengaran ribut-ribut, tapi setelah adanya pergantian pengurus dpw pds, yg di tinggal oleh Rudi sinaga sebagai ketua Dpw pds terjadilah keributan di tubuh partai yangg berlambang salib itu.

Setelah kepengurusan di certekerkan  DPP PDS suasana bertambah ricuh, karena pengurus dpc pds se propinsi menggadang-gadangkan Jon Piter simanjuntak sebagai ketua DPW PDS, ternyata semua keinginan pengurus Dpc Pds se propinsi Riau hancur lebur di tangan ketua kerteker pds. 

Setelah berjalan beberapa bulan ketua kerteker, menerima masukan dari kalangan gereja-gerja yang ada di propinsi Riau dan hamba-hamba Tuhan, dapatlah kesimpulan di pengurus kerteker merekomendasikan ketua DPW PDS Yanto Nazaret, Sekretaris Kudus kurniawan dan bendahara, Romwel Sitompul. 

Berjalan beberap bulan kepengurusan Yanto dan Kudus, permasalahan di tubuh pds bertambah ricuh, terjadinya dualisme  yang satu di bawah pimpinan, Jon Piter Simanjuntak dan Yanto Nazaret,

Dari kubu Jon Piter mengklaim bahwa anggota dprd yang ada di propinsi Riau harus patuh dan taat kepada kepengurusannya, sampai sampai kubu Jon Piter melayangkan surat ke seluruh anggota dprd kabupaten/kota sepropinsi Riau, yang isinya "kalau Anggota dprd tidak patuh akan kita PAW".

Kepengurusan Yanto Nazaret selaluh di dalam ke permaslahan antara lain peresmian kantor dpw pds yang terjadi pelemparan telor busuk ke kantor DPW PDS di jalan Sukarno Hatta komplek patung kuda kuda dan demonstrasi dari pihak Jon Piter di hotel Ibis pada acara paskah bersama Partai Damai Sejahtra.

Tidak hanya sampai di situ permasalahan di tubuh dpw pds, sampai juga dengan masalah  Pilkada Riau saat ini. Disanalah pengurus dpw pds pecah antara ketua dan sekretaris dan bendahara, berawal dari dukungan partai pds kepada Tengkuh Muktar Nurddin, di alihkan ke Herman Abdullah.

 Yanto Nazaret dan romwel Sitompul sempat di periksa Polda Riau atas laporan tim sukses Tengku Muktharuddin ke Polda Riau atas penggelapan uang sebesar RP 450,000,000 (empat ratus limapuluh juta rupiah).

Mulai dari permasalahaan itulah kepengurusan DPW PDS tidak kompak bertambah lagi dengan 3 anggota dprd kota Pekanbaru sudah berpindah partai dalam pencalonan anggota dewan,2014-2019 ke partai Hanura.

Sementara yang diduga menyegel kantor fraksi pds di dprd Kota Pekanbaru adalah Pasiar Simamjuntak mantan anggota Kudus Kurniawan, yang dahulu sempat dipercayakan Kudus sebagai ajudan proposal dan sempat menerima gaji dari fraksi Pds sebesar Rp 1,5 juta/bulan.

Pasiar Simamjuntak (penyegel kantor dprd, red) sempat beberapa tahun menerima gaji dari fraksi pds, tapi itulah manusia saat ini yang tidak tau diri, sudah dikasih hati malah mintak jantung.

 Anggota DPRD kota Pekanbaru dari fraksi PDS Kudus Kurniawan mengatakan, permasalahan tiga orang yang melakukan penyegelan di Fraksi PDS DPRD kota Pekanbaru dikembalikan kepada pengurus partai DPW PDS Provinsi Riau.

“Kita serahkan kepengurus partai masalah penyegelan ini. Namun yang harus digaris bawahi adalah ini adalah kantor pemerintah. DPRD ini kan kantornya pemerintah daerah, yang berhak menutup kantor adalah pemerintah, bukan orang tersebut (oknum yang mengaku kader PDS-red),“ katanya kepada Horas, saat ditemui di DPRD kota Pekanbaru, belum lama ini.

Anggota Komisi I DPRD kota Pekanbaru ini menambahkan, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam hal pengerusakan itu artinya sama saja telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus ditindak.

“Segala yang melakukan pengerusakan aset milik daerah adalah perbuatan melawan hukum. Apa alasan oknum itu melakukan penyegelan. Masalah segel menyegel kita kembalikan siapa pengelola kantor DPRD ini, tentu sekretaris daerah dalam hal ini yang bertindak adalah sekretaris Dewan,“ Sebutnya.

Sementara di tempat yg berbeda kader pds ini mengatakan bahwa ke 3 anggota dprd dari fraksi pds Itu tidak layak lagi duduk di dprd kota, karna mereka sudah mendaftar di salah satu partai dan mereka sudah masuk di dalam daftar calon tetap (DCT) di partai Hanura.

Ke tiga anggota dprd yg tidak tahu diri dan tidak layak lagi sebagai anggota dprd di kota pekanbaru yaitu Kudus Kurniawan, Ferry Shandra Pardede dan Dona Rosita Hutauruk.

Sementar tokoh batak Pekanbaru, mengatakan kenapa harus terjadi antara dewan dengan tim suksesnya, semuanya kan bisa dibahas dengan cara kekeluargaan, apalagi partai itu adalah partai agama.

"Itulah orang batak ini sudah senang lupa sama orang yang dibawahnya" tegas tokoh Batak.

 Tapi sama juga dengan orang dibawahnya sudah dibuat pekerjaan tapi berbuat ulah juga.

Jadi tidak ada yang bisa disalahkan keduanya tetap memberikan keterangan yang membela dirinya sendiri, ungkap tokoh masyarakat yang duluh solid ke partai PDS, yang tidak mau namanya di publikasikan. (Jtk)

Demo pds

Belum lama ini, kader PDS mengadakan unjuk raja ke DPRD Pekanbaru. Apa yang mereka demo? 

Kader PDS Kota Pekanbaru Samuel Sitompul mengatakan, persoalan utama adalah soal keputusan MK yang menyatakan bahwa anggota DPRD bisa mencalonkan kembali menjadi anggota DPRD tanpa perlu mengundurkan diri.

Itu bisa saja dan tak perlu diributkan. Tapi masalahnya, kenapa partai   tidak ambil tindakan. Ketiganya sudah jelas-jelas mengantongi KTA Partai Hanura. Secara otomatis mereka tidak lagi anggota PDS dan sudah pindah partai. Jadi, harus di-PAW. 

Sebaliknya, partai Hanura juga harus meminta surat pengunduran diri mereka dari PDS untuk menjaga hal-hal yang akan timbul di kemudian hari.

Kenapa tidak ada lagi untuk rasa lanjutan, sesuai janji mereka? Samuel Sitompul mengatakan “sedikit error”, kita lihat saja nanti.

Mereka memasang beberapa buah spanduk yang isinya “Hentikan Tindakan Pelacuran Dewan Partai Damai Sejahtera” dan “Hentikan Penjualan Partai Damai Sejahtera”.

  *)

Soniwati, Caleg PDIP Dapil VI Siak dan Pelalawan Nomor urut 2 :

Berjuang untuk Kemajuan Rakyat

“Besar kasih karunia Allah”. Itulah awal perkataan dalam pertemuan tim Horas dengan Soniwati Simatupang di sebuah restoran belum lama ini. Dia menceritakan mengapa dia tertarik ke dunia politik.

Soniwati lahir di desa Teluk Dalam Kabupaten Nias Barat yang masih jauh dari pusat kota tahun 1967.
Dia bersekolah mulai dari SD, Smp, sma di kota kelahirannya. Setelah lulus dari sma dia mencoba merantau ke propinsi Riau untuk melanjutkan pendidikan ke kota Pekanbaru. Berkat kasih Tuhan Soniwati di terima kuliah di UNRI, angkatan 1984. Selesai kuliah di unri, dia mencoba melamar pekerjaan di salah satu asuransi di kota Pekanbaru. Itulah besar kasih karunia Tuhan. Soniwati  langsung diterima bekerja di salah satu asuransi di kota Pekanbaru.

Setelah beberapa tahun bekerja di asuransi, Soniwati berjumpa dengan laki- laki berdarah Batak. Tidak lama berpacaran hanya satu tahun berkenalan langsung kawin. Suaminya Ir Hendrik Sitompul, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau. Mereka, kini, telah dikarunia tiga anak.
Soniwati menikah dengan Ir hendrik Sitompul pada tahun 1990 di kota Pekan baru. Di pernikaannya Soniwati dinobatkan sebagai Boru Simatupang dan orang tua angkatnya tinggal di Minas.
Memang, berkat  Tuhan tidak bisa dihambat. Keluarga ini diberkati Tuhan  tiga orang anak. Satu laki-laki dan dua putri.

Tidak terasa waktu berjalan sampai saat ini anak sulungnya  sudah lulus dari perguruan tinggi dan putri tertua sekarang sedang kuliah, sementara putri bungsunya masih sekolah di tingkat smp.
Terjun ke dunia politik
Awalnya ia hanya ingin memenuhi kuota 30% perempuan.Tetapi setelah terjun langsung ke lapangan wanita ini merasa terpanggil untuk bisa langsung membantu masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, dan anak anak yg putus sekolah,
Wanita yg bernama lengkap Soniwati Wau, merupan Calon Anggota DPRD Riau dari partai PDIP Dapil VI Siak dan Pelalawan dengan nomor urut 2. Wanita ini tetap gigih turun ke masyarakat di waktu memperkenalkan cagub dan cawagub LURUS yang di usung dari partai PDIP. Dari sanalah Soniwati melihat langsung bagaiman sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Banyak masyarakat yang memang belum tersentuh dari pihak pemerintah Propinsi Riau, kususnya di daerah pedesaan. Satu contoh air bersih di daerah perawang dan Minas dan aliran listrik di daerah kecamatan Minas Barat.

Dia berkarir di bidang organisasi wanita. Saat ini Soniwati menjabat sebagai bendahara di gabungan organisasi wanita (GOW) dan Ketua dpc PWKI (Persatuan wanita kristen indonesia). Walau pun wanita ini ibu rumah tangga masih tetap exsis di pekerjannya di asuransi terkenal.

Dimana saat ini  kpk gencar gencarnya membrantas korupsi di negara kita yg tercinta ini. Soniwati tidak pernah takut dan tidak luntur hatinya untuk pencalegkan ini, "Saya bukan ingin korupsi walau nanti saya di izinkan Tuhan duduk di gedung legeslatif itu,"ungkap Soniwati.
“Tujuan saya masuk dalam dunia politik bukan hanya untuk jabatan, tapi saya sudah membuat rencana kedepan memproritaskan masalah pendidikan, infrastruktur dan meningkatkan koperasi bagi kalangan pengusaha ekonomi kecil,” katanya.

Disamping itu, katanya, untuk lebih dekat dengan masyarakat pedesaan yang selama ini masyarakat yang tidak pernah tersentuh dari program pemerintah, dimana program pemerintah saat ini banyak tapi bagi kalangan masyarakat yang ada di desa-desa terpencil tidak pernah tersentuh oleh pemerintah setempat.
Soniwati dan keluarga memohon doa dan dukungan dari masyarakat khususnya yang ada di daerah kabupaten Siak dan Pelalawan.
Dia juga memohon dukungan dari keluarga besar Sitompul, Simatupang, Nainggolan dan Tambunan Silalahi Sabungan yang ada di wilayah Dapil VI Kabupaten Siak dan Pelalawan, karena dia ingin mengabdi kepada rakyat. (juntak)

Bodyguart, Mafia CPO dan BBM Kebakatan Jenggot

Horas;Dumai

Sorotan  berita surat kabar terkait aktivitas mafia  BBM dan CPO ilegal di Wilayah Riau seperti Dumai, Rohil dan Kampar maupun daerah Siak  sejak dalam minggu kedua hingga minggu kertiga  juli 2013,tidak tanggung tanggung , membuat  beberapa oknum diduga kaki tangan mafia CPO yang selama ini kenyang makan has ail kejahatan usaha minyak ilegal jadsi kewbakaran jenggut, bahkan ada yang  kepanasan pusing tujuh keliling setelah kejahatan mafia minyak BBM dan CPO itu diberitakan Koran ini pada edisi dua pekan yang lalu.

Ironinya setelah muncul berita tentang maraknya aktivitas mafia minyak ilegal itu di Riau kroni kroni mafia tersebut  jadi kelabakan  pusing bak cacing kepanasan .dalam kondisi itu pula   ada yang coba coba menjilat pantang Sobilak,alias Sok hebat , seperti bahasa  kata halak hita “ada yang pabilak bilakkon “ dengan cara  ambil muka pada Mafia,sok bisa   mengatur Wartawan agar tidak diberitakan lagi ,Oalah  adu hai malunya itu”ada ada saja muncul  gaya trik wong edan “.setelah berselang satuhari berita di tabloid Horas ,ada pula yang menelpon wartawan koran ini karena berita penampungan minyak COP di bukit nenas dan bagan besar itu. Konon sesuai keterangan dirangkum wartawan horas bahwa uasaha tersebut tidak pernah terdengar dirazia Polisi.  

Seperti diberitakan    beberapa  Koran termasuk media ini ,maupun surat kabar terbitan Sumut ean terbitan ibukotas Jakarta ,membuat  oknum tertentu pusing bak cacing kepanasan. diduga oknum oknum tersebut merasa terusik karenakehilangan jatah Upeti  setiap bulan”  atau jatah dari Mafia . indikasi itu tampak sebab oknum  yang  menghubungi T. Tampubolon wartawan tabloid Horas pada jumat siang (12/7),melaalui telepon adalahg salah   seorang pekerja  penampungan CPO dibukit nenas, dan seraya  menyebut Kenapa diberitakan mafia CPO ?? kata  penelpon itu  menghardik , yach nadanya sok anggar jagolah , bak kata orang halak hita kalau disumut  “pabilak bilakkon”. ada lagi oknum  diduga kaki tangan mafia tersebut yang lagi lagi ikut jadi kebakaran  jenggot karena permainawn akal busuknya disoroti   berita di surat kabar oknum ini,  diduga kuat setiap bulan dapat jatah Upeti ratusan ribu rupiah perbulan dari mafia itu. Yang ahirnya oknum oknum  itu sempat mencari cari penulis berita mafia itu. m . tidak jelas diketahui Horas apa maksud tujuannya mencari wartawan .

Diduga  kaki tangan mafia itu  takut kehilangan jatah Upeti .sebab dalam telepon tersebut  ada indikasi merasa  kesal berat, karena  mafia CPO bisa terbit beritanya di beberapa surat kabar.artinya oknum itu diduga kategori orang yang “tergolong mungkin  tolol banget”  .mungkin  dipropokasi dan dihasut  oknum wartawan  yang bermoral tempe”  kuat dugaan oknum tersebut  setiap bulannya kenyang  dapat jatah upeti dari mafia CPO itu .mungkin maunya oknum oknum yang kebakaran jenggot tadi janganlah diberirakan kejahatan tersebut.atau bisa mungkin   dianggapnya seakan  semua oknum wartawan yang ada di Dumai bermentalitas  sontoloyo .semua elemen masyarakat  tahu di era reformasi ini  aturan dan undang undang maupun supremasi Hukum harus  berjalan dengan baik kata pasukan jelajah LCKI  Kota Dumai Hariyadi dan Tampu bolon didampingi Rudy S yang juga Direktur kemitraan &mediasai Clean  Governance (lembaga relawan anti korupsi ) itu   pada Wartawan Koran ini.

Kejahatan harus dicegah. Sebut Rudy S, penampungan minyak  ilegal adalah kategori perbuatan yang melawan Hukum ,artinya itu adalah kejahatan. Terpisah , LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan )tidak Diam di Riau.  kasus mafia CPO ilegal ini  segera kita dilaporkan ke  Mabes Polri ujar Hariyadi. Masalah ini dikordinasikan sudah kepada ketua Presidium DPP LCKI di Jakarta Bapak Jendral POL (purn)Prof.Drs Dai Bachtiar.SH.  tegas  Dewan pakar LCKI Dumai – Riau tersebut. Terkait kejahatan mafia minyak ini, sekretaris DPC LCKI Dumai Ir T.Tampubolon menegaskan , oknum yang kebakaran jenggot itu   telah kita disampaikan kepada Reskrim Polresta Dumai .nanti bila perlu  oknum ini bisa dijadikan untuk sebagai saksi terkait keberadaan usaha  mafia minyak ilegal itu .”apa sih maunya?? kok mereka yang kasak kusuk kebakaran jenggot tak karu karuan, pantang sobilak atau sok hebat terus  menelponi saya ,karena kejahatan itu diberitakan beberapa surat kabar.kita mau lihat oknum oknum yang kebaaran jenggot itu , kalau ada terjadi apa apa pada wartawan berarti ulah mereka itulah, tinggal menangkapnya saja lagi   terang   sekretaris LCKI itu .

Impormasi beredar, dilapangan terkait permainan jahat mafia CPO dan BBM bahwa oknum yang sok pantang sobilak dan patentengan menelepon  wartawan trabloid Horas  itu, juga mengaku wartawan pula. Ini memang sudah memalukan .mungkin sekongkol atau KKN  dia sama mafia CPO tersebut. Untuk itu  LCKI di  Riau minta Kapolda Riau yang baru,Brigjen Pol Condro Kirono sudah tiba saatnya  segera menangkap mafia CPO maupun oknum yang dapat jatah upeti  tiap bulan dari mafia tersebut tegas sekretaris LCKI itu. (RDS/TTP)

Usaha Mafia CPO Illegal Menjamur di Riau

LCKI Minta Kapolda Bertindak Tegas

Dumai, Horas

Berdasarkan temuan  Tim  lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kota Dumai bersama   Clean Governance (CG) yang  merupakan sebagai Lembaga relawan Anti korupsi turun lapangan  baru baru ini   bersama  Awak Koran ini. Dalam  penelusuran itu  menemukan dibeberapa tempat  lokasi mafia minyak ilegal di daerah  Dumai  (lokasi penampungan BBM dan CPO  ilegal red-).  usaha penampungan  milik mafia ini sepertinya dibiarkan ,da dipelihara  sebab tidak pernah tersentuh Hukum 

Tim LCKI, Hariyadi, Ir T.Tampubolon dan Rudy, S.  aktivis lembaga relawan anti korupsi  Clean Governance (CG)  mencatat sejumlah lokasi penampungan  kencing  minyak ilegal yang berhasil  ditemukan . Ini fakta yang ada dilapangan   kata Ir T .Tampubolon sekretaris LCKI dumai pada Horas. Lokasi penampung  itu tiap hari disinggahi oleh banyak sopir sopir melego minyak muatan truk tankiCPO.dilokasi tersebutlah  transaksi jual beli minyak pada penadahnya . aktivitas mafia tersebut tansparan dimata umum.   kegiatan usaha yang melawan Hukum ini  aman aman saja beroperasi.kenapa bisa begitu???  diduga” ada main  mata dengan oknum berkompeten,manalah mungkin bisa seenak perutnya buka usaha Mafia kalau tidak ada “komprominya”  disinyalir  Upeti setiap bulannya tentu mengalir”kalau tidak pasti sudah  disikat kata beberapa pengamat dan pemerhati dari anggota warga di bagan besar terkait Mafia itu. Begitu pula di kulim Duri kilometer 9 penampungan CPO ilegal milik Kochun .menurut  anggota warga ,dekat lokasi itu  pada Horas yang mohon tidak ditulis namanya usaha Kocun ini tidak pernah terlihat dirazia Polisi katanya.

Penampungan CPO yang  bertengger dengan transparan itu tampak dengan kasat mata  bukan saja di Wilayah bagan besar dan di  Bukit nenas.tetapi sesuai temuan Tim LCKI  pada selasa 23/7 tampak dilihat mata  umum ,  usaha penampungan CPO ilegal dan lokasi Mengkolak Cangkang ada  dikulim kilometer Sembilan  Duri. yang menurut warga disana usaha penampungan CPO tersebut ditongkrongi oknum TNI AL/Marinir dari Belawan beririal Atin . usaha ini, Tetap aman aman saja sebut masyarakat didaerah itu pada Tim LCKI .lokasi Usaha  penampungan CPO  milik mafia, yang toke besarnya Kochun warga Sumut Medan. Kalau usaha penampungan CPO di kecamatan tapung hilir kilometer 8 kabupaten Kampar Sesuai impormasi dan keterangan  dirangkum tim LCKI saat turun ke daerah itu usaha Ilegal  ini di jaga oknum TIN AL /marinir dari Belawan disebut sebut masyarakat disana oknum TNI AL itu berinitial Tengku dan Hen .terkait usaha ini merupakan info berharga  buat Dan Lantamal Belawan serta KASAL di Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Mengapa oknum TNI AL dari daerah Sumut merambah ke Daerah Riau diduga meninggalkan markas kerjanya hanya  membeking  usaha penampungan minyak CPO ilegal ke Riau ini??? tabloid Horas tidak mengetahui “siapa beking Oknum TNI AL “ tersebut. Ini juga masukan berharga buat DAN LANAL Dumai.serta buat DANDenPomal Dumai. Soal kasus  ini, LCKI Riau menjelaskan pada tabloid Horas ,telah kordinasi kepada DPP LCKI di Jakarta .untuk segera  ditindak lanjuti ke Mabes Polri.maka Panglima TNI RI  agar secepatnya mengambil langkah tegas ujar Dewan pakar dan Sekretaris  LCKI Dumai itu pada Horas.

TIM LCKI dan tabloid  Horas terkait  tentang Usaha penampungan CPO milik Kochun itu, terungkap di kantor Notaris RATNAWATI, SH,M.KN selasa 23/7 sekitar pukul 13,00. Wib,persoalan  terkait klarifikasi sengketa perjanjian pinjaman uang untuk usaha jual beli Minyak CPO. Sesuai keterangan diperoleh di kantor Notaris RATNAWATI ,SH,M.KNB.di jalan Jenderal Sudirman no.241 samping Bank BCA kecamatan Mandau Duri,bahwa  usaha penampungan CPO yang berlokasi di kilometer delapan kecamatan tapung hilir Kabupaten Kampar pengelolanya adalah Ridho junaidi, anggota TNI AL /Marinir dari belawan.dalam akta perjanjian dinotaris tentang  usaha tersebut tanggal 14 mei 2013 .dalam perjanjian dinotaris  yang berhasil dibaca Horas ,tentang kerja sama usaha jual beli CPO itu,  pihak pertama adalah rido Junaedi alamat perbaungan kabupaten serdang bedagai, dan pihak kedua adalah monang Naenggolan  warga Kandis kabupaten Siak, serta sotar manungkalit dari Dumai.kasus ini terungkap karena terjadi pemutusan kerja terhadap Sotar manungkalit secara sepihak .jadi pengelolanya adalah Ridho junaedi terang Hariyadi dan Ir Toga Tampubolon pada Horas. Ini merupakan info berharga  buat Kapolda Riau yang baru bapak Brigjen Pol Condro Kirono.

Temuan Pengurus inti LCKI Dumai terhadap  sejumlah  tempat  usaha mafia   penampung minyak ilegal ini,  LCKI  minta Kapolda Riau yang baru Brigjen POL Condro Kirono harus berani bertindak tegas. Aktivitas  usaha penampungan minyak  itu   adalah merupakan perbuatan yang melawan Hukum atau  kejahatan tegas   Ir T.Tampubolon dan   Hariyadi  menjelaskan pada tabloid  Horas.   LCKI  minta Kapolda Riau untuk bertindak tegas, agar POLRES Siak dan Polres  Bengkalis  dan Polresta Dumai,sewrta Polres Rohil untuk segera turun tangan, Tangkap mafia CPO diwilayah Hukum masing masing.termasuk pengawal usaha Mafia CPO yang   berada di lintas tanah putih –Balam Rohil, dibukit nenas kecamatan  bukit kapur Dumai,di  km 9 kulim  mandau  Duri , penampungan CPO Dekat Simpang Bangko , serta dikecamatan  tapung Hilir KM 8 Kabupaten Kampar  tersebut tegas Ir T.Tampubolon . masyarakat banyak bertanya tanya kenapa usaha mafia Minyak ilegal tersebut tidak pernah tersentuh  Hukum ???. 

Semntara berbagai kalangan banyak curiga dan menuilai bahwa usaha mfia CPO diduiga dipelihara “. Sebab, pihak oknum yang melego minyak jenis solar ataupun premium dan minyak CPO yang kerap dilakukan oknum sopir truk pengangkut CPO ke penadah dibeberapa lokasi penampungan  tadi tidak ada kedengaran yang ditangkap, ada apa sebenarnya dibalik uasaha ilegal ini ya ?? Lanjut anggota LCKI itu lagi, dilokasi  usaha ilegal tersebut  ada personil penjaganya  ,disinyalir   bodyguard yang di berdayakan  tokepemiliknya .modus itu terlihat di bukit nenas, bahkan ada  oknum yang menongkrongi usaha Mafia CPO disana ,ada pula mengaku Wartawan, wah duh malunya itu wak,”  Oknum yang mengaku Wartawan tersebut sudah saatnya organisasi Wartawan yang ada  di riau.,seperti PWI, AWI,AJI ,PWI  Reformasi,GWI bisa   melaporkan nya ke pihak berwajib , karena ulah oknum itu bisa merusak Citra Wartawan terang pengurus LCKI itu pada Horas.langkah terbaik agar oknum yang mengakungaku Wartawan itu segera  di tangkap  saja sebutnya .

Kononkeberadaan usaha CPO ilegal  seperti   di wilayah kecamatan bukit kapur disoroti berbagai kalangan dituding sebagai kawasan bebas untuk lokasi usaha ilegal. Apa yang tampak dilapangan  bisa dipahami.membuat timbunya protes dari masyarakat. Bahkan belum lama ini Ketua DPRD Dumai telah menyoroti  keras usaha ilegal itu karena berada dekat pemukiman masyarakat. “seakan  wilayah kecamatan bukit kapur tidak bertuan”  ini menjadi Virus yang berbahaya bisa merusak mentalitas generasi, karena tempat usaha ilegal penampungan CPO, keberadaannya  tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Tetapi tidak pernah diberantas. Kok begitu ya ???untuk kasus mafia minyak ilegal ini diminta Kapolda Riau segera menangkap mafia minyak ilegal  serta personil yang menongkrongi lokasi penampungan ilegal tersebut  (TIM).

Berawal dari Penangkapan Dua Unit Mobil Container

Gudang Kayu di Muara Fajar Digrebek Polisi

Horas, Pekanbaru

Gudang kayu milik Asiong di Muara Fajar Rumbai Pekanbaru digrebek polisi. Kini, gudang tersebut telah dibuat garis polisi (police line) dan tidak dibolehkan satu orang pun masuk ke dalam area gudang perkayuaan tersebut. Kapolda Riau dan Kapolresta Pekanbaru, (15/8) pun meninjau lokasi pergudangan kayu dimaksud. 

Di dalam area gudang terdapat ratusan meter kubik kayu siap untuk diangkut untuk diekspor ke luar negeri, diantaranya kayu Darudaru. Untuk mengelabui petugas, kayu-kayu bulat kecil yang sudah dipotong-potong dalam ukuran kecil disusun ke dalam container terlebih dahulu, kemudian dipinggir conteiner disusun Sumpit. Seakan-akan muatan dari container tersebut semuanya adalah Sumpit.

Usaha ini sudah lama berjalan dan telah berulang-ulang dilakukan ekspor ke luar negeri (Cina dan Malaysia). Usaha ini dibeking oleh oknum Polda Riau berinisial Kompol MM. Atas laporan masyarakat, Polres Pekanbaru melakukan pengintaian dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan.

Selasa, (13/8) malam, beberapa polisi dari Satreskrim Polreta Pekanbaru telah menunggu di jalan Riau Pekanbaru. Mobil tersebut (dua unit) sejak siangnya sudah parker di SPBU Jalan Riau Ujung menunggu malam tiba. Sekitar pukul 21.00 Wib, kedua mobil tersebut melintas kemudian dilakukan pengejaran dan tepat di Pos Lantas Jalan Riau, mobil tersebut dihentikan.

Akan diekspor ke luar negeri    

Kayu ilegal jenis daru - daru yang ditangkap tim Satreskrim Polresta Pekanbaru, di jalan Riau Ujung, Rumbai pada Selasa (13/8/2013) malam kemarin, ternyata hendak diekspor ke negara Cina dan Malaysia melalui pelabuhan Sei Duku, Pekanbaru. Hal ini terungkap setelah penyidik Polresta Pekanbaru memeriksa supir kontainer yang mengangkut kayu ilegal tersebut.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Arief Fajar Satria kepada tabloid Horas, Kamis (15/8/2013) mengatakan, dari penangkapan kayu ilegal itu,  pihaknya mengamankan dua orang supir kontainer dan tiga orang pekerja yang berada di gudang kayu.

‘’Keterangan yang kita himpun dari supir dan pekerja menyebutkan kayu-kayu ini akan dikirim ke Malaysia dan Cina melalui transportasi air melalui pelabuhan Sei Duku. Mereka memasang sendiri segel Bea dan Cukai pada kontainer tersebut,’’ ungkap Arief.

Untuk kepentingan penyelidikan, Arief mengatakan pihaknya sudah mengamankan dua unit kontainer pembawa kayu tersebut. ‘’Kita juga memasang police line di kawasan gudang, serta mengembangkan penyelidikan termasuk berapa lama persisnya gudang itu beroperasi,’’ ujarnya.

Ia melanjutkan, personil Polresta Pekanbaru juga telah melakukan pengejaran terhadap Ai pemilik usaha kayu ilegal tersebut. Kamis (14/8/2013) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB upaya penangkapan sudah sempat dilakukan dengan mendatangi kediaman Ai di salah satu perumahan elit di Jalan Riau.

Namun sayang, Ai sudah tak berada di tempat saat itu. ‘’Semua yang terkait dengan temuan ini masih kita kejar, termasuk pemilik,’’ tegas Kasat Reskrim, Kompol Arief Fajar sambil mengatakan pemilik dan orang yang sudah diamankan akan dijerat dengan UU Kehutanan terkait pemanfaatan kayu dilindungi secara ilegal.

Pada kesepatan yg sama kapolresta Pekanbaru, Kombes Drs R Adang Ginanjar, mengatakan akan mengembangkan kasus ini,sampai ke pemilik atau pemodal dalam hal ini orang yang saat ini masih kita rasiakan.

Peristiwa penggagalan aksi Ilegal loging tersebut bermula pada pukul 18.00 Wib. Polisi mengintai kontainer yang dicurigai membawa kayu ilog tersebut. Saat melintas di Jalan Riau menuju pelabuhan Sei duku, polisi langsung memberhentikan kedua kontainer tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap seorang perwira polisi berinisial Kompol M yang bertugas di Polda Riau menjadi seorang pengurus di perusahan UD Pemanfaatan.

“Mereka berencana membawa 6 kontainer ke pelabuhan sei duku Pekanbaru, namun baru dua kontainer yang berangkat. Mereka hendak mengirim kayu tersebut ke luar negeri,”ujar kanit Ekonomi Polresta pekanbaru IPTU Ismawansyah bersama Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Arief Fajar Satria kepada tabloid Horas Selasa (13/8) di TKP.

Kini polisi tengah melakukan pengembagan dengan menahan sementara kedua supir dan meminta oknum polisi berinisial Kompol M itu untuk diperiksa.

“Penuturan supir berinisial D, yang melakukan penyegelan kontainer itu adalah supirnya, seharusnya pihak bea cukai yang menyegel bukan supir,”ujar Arief.

Menurut Arief, jumlah tonase kayu Ilog tersebut mencapai ratusan Ton, kayunya berjenis kayu daru-daru,”katanya lagi. Sementara itu pihak polresta tetap gigih mencari bukti bukti yg lebih kuat, Pihak polres juga menahan 3 orang pekerja UD pemanfaatan yaitu Samuel Nababan, Pasaribu, Hutauruk.

Pihak Polres belum juga bisa menangkap salah satu yg mengaku sebagai pemilik usaha UD pemafaatan, yg berenisial OM, yg saat ini masih dalam daftar pencarian.

Sementara pihak pemerintah setempat RT/RW mengatakan, “kami memang tau ada perusahaan di ruang lingkup saya, tapi saya melihat itu perusahaan di bidang sumpit bukan di bidang ilegal”

Pihak bea cukai sampai saat ini tidak bisa memberikan keterangan karna pihak BC belum menerima laporan resmi. Jai kami belum bisa kasih tanggapan ya dinda, “ungkap kepala BC Riau.

Kapolsek Rumbai AKB Franky Tambunan menanggapi, pihak Polsek tetap membekap penangkapan gudang kayu illegal. Sampai saat ini saya mengintruksikan kepada anggota stan by di gudang kayu ilegal tersebut.

“Kami tidak merasa kecolongan atas penangkapan dari pihak Satreskrim Polres, karna malam itu juga kasat sudah kordinasi sama pihak kami terlebih dahulu,” tegas Franky Tambunan. Kami dari pihak Polsek tidak merasa pernah menerima yang namanya upeti. 

“Saya (Franky Tambunan) siap diperiksa di propam Polda Riau apabilah saya pernah menerima upeti,” tegas franky. (Jtk)

Warga Kulim Keberatan atas Berdirinya Gereja GPDI Mawar Saron Gereja Tersebut Tidak Memiliki Ijin

Horas, Pekanbaru

Gereja GPDI Mawar Saron yang terletak di Rt 03/17 Kelurahan Sail Kulim mendapat tantangan. Puluhan warga setempat tidak menerima kehadiran gereja tersebut karena diduga kuat tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat.

Gereja tersebut didirikan pada tahun 2009 tanpa meminta persetujuan dari warga setempat. “Kami tidak pernah dimintai tanda tangan atas pendirian rumah ibadah ini,” kata warga setempat kepada Horas.

Sesuai dengan peraturan dua menteri Nomor 08 dan 09 tahun 2006, harus ada ijin mendirikan bangunan. Sebelumnya harus ada 90 orang masyarakat pengguna gereja setempat dan 60 orang dukungan warga setempat, baru bisa dibangun. 

Kemudian harus ada tandan tangan Rt, Rw, Lurah dan Camat. Kemduian tanda tangan Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), Kepala Kantor Agama Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru. 

Itupun, surat tanah harus sertifikat, baru bisa dibangun. “Ini semua tidak ada dimiliki oleh gereja tersebut. Karena itu kami sangat keberatan,” kata warga setempat kepada Horas, Sabtu, (17/8).

Gereja tersebut telah dibangun permanen sampai ke badan jalan. Karenanya, kami sangat keberatan atas pendirian gereja tersebut, kata warga lain.

Gereja GPDI Sarwon Marwon yang kini telah berdiri di tengah pemukiman warga, menurut warga setempat, tidak ada warga disana yang menjadi warga jemaatnya, semuanya dari luar.

Karena itu, mereka memohon kepada Walikota Pekanbaru H Firdaus ST MH supaya meninjau gereja tersebut.

Seorang warga, FM, mengatakan tidak pernah meminta KTP dari kami sebagai warga setempat.

Gereja tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat setempat. Setiap hari ada musik dan kami merasa terganggu. Anak-anak pun tidak tenang belajar, karena musiknya kuat-kuat. 

Sementara itu, Pdt Sutiono, pimpinan gereja GPDI Marwan Sarwan ketika ditanya apakah gereja tersebut sudah memiliki ijin dari pemerintah, dia tidak berkenaan menjawab. Dia hanya menyuruh wartawan untuk bertanya ke FKUB Pekanbaru. “Silahkan tanya FKUB, mereka yang berhak mengurusi soal ijin gereja,” katanya.

Dia sempat marah dan memaksa wartawan siapa yang keberatan atas berdirinya gereja tersebut. Namun dia mengatakan “saya sudah tahu siapa orangnya dan saya akan memprosesnya sesuai dengan hukum,” katanya dengan nada tinggi.

Sekali lagi saya bertanya bahwa saya hanya ingin tahu apakah bapak sudah mengantongi ijin dan dikatakan “silahkan hubungi FKUB,” katanya.*)

68 Tahun Indonesia Merdeka, Soposaba Masih Gelap Gulita

Torang Lumbantobing sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara. Masyarakat sudah menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan selama sembilan tahun belakangan ini. 

Banyak daerah terpencil yang sudah dibuka akses seperti pembukaan jalan baru dan peningkatan jalan.

Sebuah teori menyebutkan bila akses jalan telah terbuka ke daerah terpencil, maka hasil bumi dari daerah tersebut bisa diangkut dengan lancar sehingga perekonomian masyarakat desa tersebut berkembang. Ini sudah terlaksana di pedesaan di wilayah Tapanuli Utara.

Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal, selama kepemimpinan Toluto, pembangunan di Tapanuli Utara sudah berjalan.

Sejak kepemimpinannya, Toluto termasuk salah satu pemimpin yang sering turun ke desa-desa melihat secara langsung kehidupan warganya. Dengan demikian, dia bisa menyerap secara langsung dari warga, pembangunan apa saja yang dikehendaki masyarakat.

Baik soal pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian, bupati tidak hanya mendengar laporan dari bawahannya. 

Memang, harus diakui, pembangunan itu tidak ada cukupnya dan tidak ada henti-hentinya. Setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun bangsa dan negara ini termasuk membangun Tapanuli Utara Sumatera Utara.

Beberapa waktu lalu, saya, Pantas Sitompul, berkunjung ke Kecamatan Adiankoting. Dari warga diperoleh informasi bahwa Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing sangat intens berkunjung ke desa-desa sejak menjabat sebagai bupati. Tidak hanya belakangan ini, tapi selama ini juga sudah berjalan. 

Cuma, ketika saya pergi ke kampung halamanku Soposaba Desa Pagaran Pisang, saya merasakan ada susuatu hal yang membuat perasaanku tidak enak. Siangnya saya tidak merasakan sesuatu yang kurang, namun di malam hari saya sangat terkejut merasakan sebuah suasana gelap gumpita. 

Penerangan listrik tidak ada. Yang ada hanya lampu teplok. Di rumah tetangga sebelah ada juga menyala lampu strongking. Di rumah yang sedikit agar jauh dari tempat saya malam itu ada sebuah sinar terang, ternyata adalah genset.

Menurut warga disana, sejak jaman baholok sampai Indonesia Merdeka dan sampai sekarang dua periode SBY menjabat sebagai Presiden, mereka tidak pernah mendapat penerangan listrik.

Saya bertanya kepada warga, apakah bupati pernah berkunjung ke Soposaba ini? Ada yang menjawab “mungkin belum”. 

Karena itu saya usulkan kepada mereka supaya mengundang Pak Bupati Toluto. “Ah, ai so huboto hami songon dia carana mengundang pak bupati, ndang tolap hami i,” kata seorang ayah setengah baya.

Hudok tu nasida, molo ro pak bupati tu hutaon, pintor mangolu do listrik di hutaon. Dalan tu huta on pe sian Pagaran Pisang pasti do patureanna. “Antong molo songon i taundang ma bah pak bupati tu hutantaon,” kata seorang ibu sambil menunjukkan rasa semangatnya. (Pantas Sitompul)

Sidang Gugatan Meninggalnya Vetry Purba Ketua Majelis Hakim Sarankan Kedua Belah Pihak Berdamai

Tarutung, Horas

Sidang kedua gugatan perdata No. 20/PDT.G/2013/PN Tarutung oleh Pandapotan Purba orang tua dari Vetry Purba seorang pelajar di SMAN 2 yang meninggal dunia akibat salah penanganan saat operasi Hernia  oleh tim dokter Rumah Sakit Swadana Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara  tanggal 25 Juni 2013 yang lalu digelar Rabu ( 24/7) di PN Tarutung.

Sidang kedua  dihadiri penggugat Pandapotan Purba dan istrinya Lumasta Sitompul, serta keluarga didampingi Tim Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Roder Nababan, SH melawan tergugat I dr Saut Hutasoit, SP.AN (diwakili), tergugat II dr Jassy,SP.BU ( tidak hadir), tergugat III Hendrik Purba,SH selaku Plt  Rumah Sakit Swadana (hadir), tergugat IV dr Bobby Simanjuntak selaku Plt Kadis Kesehatan ( diwakili )  dan tergugat V Torang Lumbantobing selaku Bupati Taput ( diwakili ) ditutup dengan saran dari Ketua Majelis Hakim  Rosmina Simbolon,SH dengan anggotanya Melinda Aritonang  dan Relson Nababan,SH  agar ditempuh dengan proses berdamai.

Pantauan Wartawan,  Ketua Majelis Hakim Rosmina Simbolon, SH saat memulai proses persidangan menanyakan masing-masing kehadiran para penggugat dan tergugat apakah secara langsung atau diwakili, dari kelima penggugat hanya tergugat II dr Jassy yang tidak hadir ataupun menghadirkan kuasanya dan untuk ini Ketua Majelis menyarankan untuk di sidang berikutnya agar Panitera melayangkan surat untuk menghadiri sidang berikutnya.

Ketua Majelis Hakim Rosmina Simbolon, SH dalam persidangan menyarankan sesuai dengan peraturan MA ada diatur upaya perdamaian bagi kedua belah dan kedua belah pihak sama-sama menyetujui mediasi serta menyerahkannya ke Majelis Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator Yudi Dharma untuk  menjembatani perdamaian kedua belah pihak  selanjutnya sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 21 Agustus .

Roder Nababan,SH selaku Kuasa Hukum Penggugat dari  LBH Sekolah kepada kepada Wartawan mengatakan sidang kedua ini pihaknya menghormati permintaan majelis untuk upaya berdamai karena hal tersebut ada diatur didalam peraturan MA. Kata Roder lagi, namun pihaknya masih menunggu apakah usul mediasi yang akan ditawarkan oleh penggugat kalau cocok kita terima, tapi bila tidak proses akan kita lanjutkan. “ Materi gugatan telah kita susun yakni perbuatan melawan hukum atas tindakan tergugat I dan II yang tidak sesuai prosedur UU no 44 tahun 2004 tentang praktek kedokteran , UU  no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 190 ayat 1 dan ayat 2 serta UU tentang Rumah Sakit tahun 2009 dengan tuntutan materil dan immateril sebesar Rp 1.001.200.000 ( satu milyar satu juta rupiah), “ tandas Roder.

Sementara itu secara terpisah  Ir Poltak Pakpahan selaku ketua komisi C yang membidangi kesehatan saat dimintai pendapatnya di ruang kerjanya mengatakan pihak RSU Swadana Tarutung harus bertanggung jawab mengenai masalah ini khususnya Plt Direktur Henry Purba karena dia merupakan pimpinan di instansi tersebut.

Kita sangat menyesalkan dan menyayangkan terjadinya kasus yang mempermalukan rumah sakit satu-satunya yang ada di Taput. Komisi C telah berulang kali menyampaikan teguran dan pemanggilan kepada Plt Direktur untuk memperbaiki kinerjanya namun sepertinya kurang ditanggapi,” ujar politisi PDIP ini.

Namun karena masalah ini sudah masuk ranah hukum, kita tunggulah hasilnya dulu namun DPRD akan tetap mengawal masalah ini karena sudah mengambil korban jiwa, tandas Poltak Pakpahan.

(Jeremia Hutahaean)

LCKI Minta Kapolda Bertindak Tegas

Usaha Mafia CPO Illegal Menjamur di Riau

Dumai, Horas

Berdasarkan temuan Tim lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kota Dumai bersama Clean Governance (CG) yang merupakan sebagai Lembaga relawan Anti korupsi turun lapangan baru baru ini bersama Awak Koran ini. Dalam penelusuran itu menemukan dibeberapa tempat  lokasi mafia minyak ilegal di daerah Dumai (lokasi penampungan BBM dan CPO ilegal red-). Usaha penampungan  milik mafia ini sepertinya dibiarkan ,da dipelihara sebab tidak pernah tersentuh Hukum 

Tim LCKI, Hariyadi, Ir T Tampubolon dan Rudy, S aktivis lembaga relawan anti korupsi Clean Governance (CG) mencatat sejumlah lokasi penampungan  kencing  minyak ilegal yang berhasil  ditemukan Ini fakta yang ada dilapangan kata Ir T .Tampubolon sekretaris LCKI dumai pada Horas. Lokasi penampung  itu tiap hari disinggahi oleh banyak sopir sopir melego minyak muatan truk tanki CPO.dilokasi tersebutlah transaksi jual beli minyak pada penadahnya aktivitas mafia tersebut tansparan dimata umum. 

Kegiatan usaha yang melawan Hukum ini  aman aman saja beroperasi.kenapa bisa begitu???  diduga” ada main  mata dengan oknum berkompeten,manalah mungkin bisa seenak perutnya buka usaha Mafia kalau tidak ada “komprominya”  disinyalir  Upeti setiap bulannya tentu mengalir”kalau tidak pasti sudah  disikat kata beberapa pengamat dan pemerhati dari anggota warga di bagan besar terkait Mafia itu. Begitu pula di kulim Duri kilometer 9 penampungan CPO ilegal milik Kochun .menurut  anggota warga ,dekat lokasi itu pada Horas yang mohon tidak ditulis namanya usaha Kocun ini tidak pernah terlihat dirazia Polisi katanya.

Penampungan CPO yang  bertengger dengan transparan itu tampak dengan kasat mata  bukan saja di Wilayah bagan besar dan di  Bukit nenas.tetapi sesuai temuan Tim LCKI  pada selasa 23/7 tampak dilihat mata  umum ,  usaha penampungan CPO ilegal dan lokasi Mengkolak Cangkang ada  dikulim kilometer Sembilan  Duri. yang menurut warga disana usaha penampungan CPO tersebut ditongkrongi oknum TNI AL/Marinir dari Belawan beririal Atin . usaha ini, Tetap aman aman saja sebut masyarakat didaerah itu pada Tim LCKI .lokasi Usaha  penampungan CPO  milik mafia, yang toke besarnya Kochun warga Sumut Medan. Kalau usaha penampungan CPO di kecamatan tapung hilir kilometer 8 kabupaten Kampar Sesuai impormasi dan keterangan  dirangkum tim LCKI saat turun ke daerah itu usaha Ilegal  ini di jaga oknum TIN AL /marinir dari Belawan disebut sebut masyarakat disana oknum TNI AL itu berinitial Tengku dan Hen terkait usaha ini merupakan info berharga  buat Dan Lantamal Belawan serta KASAL di Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Mengapa oknum TNI AL dari daerah Sumut merambah ke Daerah Riau diduga meninggalkan markas kerjanya hanya  membeking  usaha penampungan minyak CPO ilegal ke Riau ini??? tabloid Horas tidak mengetahui “siapa beking Oknum TNI AL “ tersebut. Ini juga masukan berharga buat DAN LANAL Dumai.serta buat DANDenPomal Dumai. Soal kasus  ini, LCKI Riau menjelaskan pada tabloid Horas ,telah kordinasi kepada DPP LCKI di Jakarta .untuk segera  ditindak lanjuti ke Mabes Polri.maka Panglima TNI RI  agar secepatnya mengambil langkah tegas ujar Dewan pakar dan Sekretaris LCKI Dumai itu pada Horas.

TIM LCKI dan tabloid  Horas terkait  tentang Usaha penampungan CPO milik Kochun itu, terungkap di kantor Notaris RATNAWATI, SH,M.KN selasa 23/7 sekitar pukul 13,00. Wib,persoalan  terkait klarifikasi sengketa perjanjian pinjaman uang untuk usaha jual beli Minyak CPO. Sesuai keterangan diperoleh di kantor Notaris RATNAWATI ,SH,M.KNB.di jalan Jenderal Sudirman no.241 samping Bank BCA kecamatan Mandau Duri,bahwa  usaha penampungan CPO yang berlokasi di kilometer delapan kecamatan tapung hilir Kabupaten Kampar pengelolanya adalah Ridho junaidi, anggota TNI AL /Marinir dari belawan.dalam akta perjanjian dinotaris tentang  usaha tersebut tanggal 14 mei 2013 .dalam perjanjian dinotaris  yang berhasil dibaca Horas ,tentang kerja sama usaha jual beli CPO itu,  pihak pertama adalah rido Junaedi alamat perbaungan kabupaten serdang bedagai, dan pihak kedua adalah monang Naenggolan warga Kandis kabupaten Siak, serta sotar manungkalit dari Dumai.kasus ini terungkap karena terjadi pemutusan kerja terhadap Sotar manungkalit secara sepihak .jadi pengelolanya adalah Ridho junaedi terang Hariyadi dan Ir Toga Tampubolon pada Horas. Ini merupakan info berharga  buat Kapolda Riau yang baru bapak Brigjen Pol Condro Kirono.

Temuan Pengurus inti LCKI Dumai terhadap  sejumlah  tempat  usaha mafia   penampung minyak ilegal ini, LCKI  minta Kapolda Riau yang baru Brigjen POL Condro Kirono harus berani bertindak tegas. Aktivitas usaha penampungan minyak  itu   adalah merupakan perbuatan yang melawan Hukum atau  kejahatan tegas Ir T.Tampubolon dan   Hariyadi  menjelaskan pada tabloid  Horas.   LCKI  minta Kapolda Riau untuk bertindak tegas, agar POLRES Siak dan Polres  Bengkalis  dan Polresta Dumai,sewrta Polres Rohil untuk segera turun tangan, Tangkap mafia CPO diwilayah Hukum masing masing.termasuk pengawal usaha Mafia CPO yang   berada di lintas tanah putih –Balam Rohil, dibukit nenas kecamatan  bukit kapur Dumai,di  km 9 kulim  mandau  Duri , penampungan CPO Dekat Simpang Bangko , serta dikecamatan  tapung Hilir KM 8 Kabupaten Kampar  tersebut tegas Ir T.Tampubolon . masyarakat banyak bertanya tanya kenapa usaha mafia Minyak ilegal tersebut tidak pernah tersentuh  Hukum ???. 

Semntara berbagai kalangan banyak curiga dan menuilai bahwa usaha mfia CPO diduiga dipelihara “. Sebab, pihak oknum yang melego minyak jenis solar ataupun premium dan minyak CPO yang kerap dilakukan oknum sopir truk pengangkut CPO ke penadah dibeberapa lokasi penampungan  tadi tidak ada kedengaran yang ditangkap, ada apa sebenarnya dibalik uasaha ilegal ini ya ?? Lanjut anggota LCKI itu lagi, dilokasi usaha ilegal tersebut  ada personil penjaganya  ,disinyalir   bodyguard yang di berdayakan  tokepemiliknya modus itu terlihat di bukit nenas, bahkan ada  oknum yang menongkrongi usaha Mafia CPO disana ,ada pula mengaku Wartawan, wah duh malunya itu wak,”  Oknum yang mengaku Wartawan tersebut sudah saatnya organisasi Wartawan yang ada  di riau.,seperti PWI, AWI,AJI ,PWI  Reformasi,GWI bisa   melaporkan nya ke pihak berwajib , karena ulah oknum itu bisa merusak Citra Wartawan terang pengurus LCKI itu pada Horas.langkah terbaik agar oknum yang mengakungaku Wartawan itu segera  di tangkap  saja sebutnya .

Kononkeberadaan usaha CPO ilegal  seperti   di wilayah kecamatan bukit kapur disoroti berbagai kalangan dituding sebagai kawasan bebas untuk lokasi usaha ilegal. Apa yang tampak dilapangan  bisa dipahami.membuat timbunya protes dari masyarakat. Bahkan belum lama ini Ketua DPRD Dumai telah menyoroti  keras usaha ilegal itu karena berada dekat pemukiman masyarakat. “seakan  wilayah kecamatan bukit kapur tidak bertuan”  ini menjadi Virus yang berbahaya bisa merusak mentalitas generasi, karena tempat usaha ilegal penampungan CPO, keberadaannya  tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Tetapi tidak pernah diberantas. Kok begitu ya ???untuk kasus mafia minyak ilegal ini diminta Kapolda Riau segera menangkap mafia minyak ilegal  serta personil yang menongkrongi lokasi penampungan ilegal tersebut  (TIM).

Pesta Pembangunan HKBP Hutaraja Ugan Dihadiri Bupati Torang Lumbantobing

Tarutung, Horas !

Pesta Pembangunan Gereja HKBP Hutaraja Ugan Minggu, 28 Juli 2013. Siraman Rohani disampaikan Preses HKBP Pdt. Kardi Simanjuntak M.Min : mengambil Nast Alkitab Lukas 10 : 25 – 37 Preses menyampaikan intinya Dosa bukan hanya melanggar hukum Tuhan, tetapi yang tidak peduli kepada sesama yang selalu memikirkan sendiri, dan tidak merasa puas atas berkat yang diberikan Tuhan, kita harus mengerti Tuhan kita adalah Pengasih dan Penyayang, pada saat ini banyak orang yang mene\gerti akan kasih tetapi tidak melaksanakannya, itu termasuk pelanggaran Allah. Kasih adalah pelaksanaan. Jadi kita harus pengasih dan penyayang seperti Tuhan Jesus berkorban demi mengasihi umat manusia. Tanpa Kasih iman kita akan kerdil, marilah kita berlomba-lomba untuk mengeluhkan kasih dan sesama, tanpa menunggu perintah orang lain. Amin.

Usai kebaktian Pdt. Ressort HKBP Hutaraja Ugan Pdt. A.T Situmorang mengucapkan selamat datang kepada Amang Preses dan Bapak Bupati dan Ibu beserta SKPD dan juga seluruh undangan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, Horas !

Demikian juga Ketua Panitian Pembangunan M. Lumbantobing (Pak Carles) mengatakan : Adapun Pembangunan yang mau kami laksanakan adalah untuk memperbesar Gereja kita ini, kalau melihat Ekonomi Anggota Jemaat ini tak sanggup untuk melaksanakannya, tetapi pembangunan ini adalah untuk membangun rumah Tuhan maka kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam Pembangunan Gereja ini, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan kami horas.

Sambutan Bupati Taput Torang Lumbantobing : Sebelum memberikan kata sambutan Bupati Melantumkan suaranya dengan lagu : Diparmahan Tuhan I do au. Usai menyanyi Bupati berpesan : kami sebagai parhobas memohon agar semuanya kita bekerja keras dan memanfaatkan waktu demi meningkatkan perekonomian kita, Pemkab Taput dapat membantu Bibit-bibit dan alat-alat pertanian bagi kelompok tani yang benar-benar berfungsi. Demikian juga tidak lama lagi Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Taput ini, maka kami menghimbau agar semuanya kita yang berhak memberikan suaranya, mari kita sukseskan dengan memberi hak suara kita, walaupun beda pendapat, beda pilihan itu adalah wajar tetapi janganlah terjadi perselisihan diantara kita, marilah kita bersama-sama menjaga kekondusipan daerah yang kita cintai ini. Demikian juga Preses HKBP Pdt. Kardi Simanjuntak M.Min mengatakan : Tuhan akan memberkati orang yang dengan tulus memberikan perhatiannya demi pembangunan Gereja, sebab Gereja adalah tempat penyaluran kasih Yesus Kristus, demikian juga kepada Panitia anggota jemaat HKBP Hutaraja Ugan yang dengan tulus dan tekad bulat sehingga terlaksananya Pesta Pembangunan Gereja kita ini, Tuhan akan memberkati kita semua, dan juga Amang Bupati Torang Lumbantobing sejak mulai menjadi Bupati Taput telah banyak membantu pembangunan Gereja di Taput ini, kami sebagai hamba Tuhan mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang Bupati semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati Amang Bupati Torang Lumbantobing dan keluarga. Selanjutnya Panitia Pembangunan memohon agar Bupati Torang Lumban Tobing sebagai juru lelang, dan segala lelang yang telah dipersiapkan Panitia dapat disalurkan terutama kepada rombongan Bupati. Diakhir acara Panitia mengingatkan cedera mata berupa ulos kepada Bupati Torang Lumbantobing Ibu Elly br. Manalu, demikian juga kepada Preses HKBP Silindung 2 Pdt. Kardi Simanjuntak dan Ibu. Acara Pesta Pembangunan Gereka HKBP Hutaraja Ugan berjalan dengan baik. Susunan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Hutaraja Ugan.

1. Koordinator Pdt. A.T Situmorang ( Pdt. Ressort )

2. Ketua M. Lumbantobing 

3. Sekretaris R. Pasaribu (Bapak Rini)

4.  Bendahara Mamak Mona br. Hutapea

5.   Dan dilengkapi Seksi-seksi.

 (J. Hutahaean)

Profil Sutiyoso

Letjen TNI (Purn) DR Hc Sutiyoso SH yang akrab dipanggil Bang Yos, dilahirkan tanggal 6 Desember 1944, sebagai anak keenam dari delapan bersaudara disebuah dusun kecil bernama Pongangan di daerah Perbukitan Jawa Tengah, sekitar 12 km dari kota Semarang. Kedua orang tuanya Tjitrodihardjo dan Sumini, memberikan nama Sutiyoso karena Yoso dalam bahasa Jawa bermakna memiliki atau kaya. Ayahandanya mengharapkan agar kelak anaknya dapat mempertahankan kemapanan kehidupan keluarga mereka, bahkan bias lebih baik lagi sesuai dengan tantangan zaman.

Ayah Sutiyoso yang seorang pendidik pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang terkenal keras dalam mendidik anak-anaknya. Sutiyoso sendiri mempunyai sikap pemberontak seperti layaknya anak-anak kecil seusianya, namun ia selalu berbakti dan menuruti kemauan kedua orang tuanya. Pada Tahun 1964 sesuai kemauan orangtuanya ia mendaftar ke Fakultas Teknik Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag). Padahal sebenarnya Sutiyoso lebih memilih menjadi tentara seperti kakaknya yang masuk Tentara Pelajar.

Selama menjalani kuliah di Untag, keinginan untuk menjadi tentara semakin menggebu-gebu. Akibatnya iapun kuliah dengan setengah hati. Kebetulan pada saat itu ada pembukaan pendaftaran AMN (Akademi Militer Nasional) di Magelang, Jawa Tengah. Akhirnya ia membulatkan tekad dan mendaftarkan diri dan mengikuti tes AMN, mulai dari tingkat Kodam Diponegoro. Lolos ditingkat Kodam, ia menjalani tes lanjutan di Bandung dan terakhir di Lembang (Bandung bagia Utara). Semua tes dilakukan tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya.

Tahun 1968 akhirnya Sutiyoso lolos sebagai Prajurit Taruna (Pratar). Sekembalinya ke Magelang, ia menyurati orang tuanya kalau ia diterima menjadi Pratar di AMN Magelang.

Pada tahun 1971 Sutiyoso diwisuda menjadi perwira muda TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Dua. Sutiyoso kemudian ditawari pilihan karir dan kesatuan yang diminatinya melalui penelusuran bakat dan kemampuan. Sutiyoso memilih kesatuan infanteri di angket yang disediakan, yaitu kesatuan tempur yang berada digaris depan.

Setelah menjadi Komandan Kompi dengan pangkat Kapten, Sutiyoso menikah dengan seorang gadis dari Jawa Tengah bernama Setyorini pada tahun 1974, dari buah perkawinan itu dikaruniai dua orang puteri yaitu Yessy Riana Dilliyanti dan Renny Yosnita Ariyanti.

Selain berbagai penugasan di daerah operasi, Sutiyoso juga sering dikirim mengikuti sekolah atau kursus diluar negeri, antara lain ke Republik Korea tahun 1982, Australia tahun 1989 dan ke negeri Paman Sam Amerika Serikat tahun 1991.

Pada tahun 1988 – 1992 ia menjabat Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai mencuat saat terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia ketika menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994. Prestasi yang digenggamnya itu kemudian ikut menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya dan jabatan tersebut adalah posisi sangat strategis dari seluruh Pangdam di Indonesia. Semasa menjadi panglima itu, namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning. Acara tersebut digelar sebulan sekali, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan kemanan ibukota.

Jabatan Panglima Kodam Jaya tersebut menghantarkan Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 1997-2002, berlanjut pada periode kedua tahun 2002-2007.

Pada tahun 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus Trans Jakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan koridor I, dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga mencetuskan mengembangkan sistem transportasi kota modern juga yaitu subway dan monorel.

Keberadaan Busway yang semula ditentang beberapa pihak terutamanya pengguna kendaraan pribadi lambat laun keberadaan Busway disambut baik oleh masyarakat karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk angkutan missal saja, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota.

Jabatan lain yang pernah diemban oleh Sutiyoso ialah Ketua Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2004-2008. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) untuk masa bakti 2006-2011.

Sutiyoso juga menerima beberapa penghargaan yaitu pada tahun 2006, ia menerima penghargaan 2006 Asian Air Quality Management Champion Award dari Clear Air Initiative for Asian Cities (CAI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas prestasinya untuk Gagasan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia melalui Busway Penerbitan Perda No.2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Ia juga menerima gelar pahlawan pengelolaan kualitas udara di Asia diberikan dengan pertimbangan berhasil dalam mengembangkan akuntan umum Transjakarta (busway) yang mengurangi emisi gas kendaraan bermotor di Jakarta. Pembentukan fasilitas umum busway meniru sistem Bus Rapid Transportation (BRT) di Bogota (Kolombia) dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda No 2/2005).

Penghargaan serupa diberikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Polusi Departemen Lingkungan Hidup Thailand Supat Wangsongwatana, pengamat senior Lingkungan Hidup Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia Sara Stenhammar, dan seorang hakim di Lahore (Pakistan) Hamid Ali Shah.

Saat ini Sutiyoso menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) masa bakti 2010-2015. *)

Selamat Jalan TMH Sinaga, Saya Tetap Mengenangmu

Oleh : Ramlo R Hutabarat

Kamis (14/3) jelang tengah hari, mendapat telepon dari Saut Sinaga, rekan sayawWartawan Tabloid HORAS di Pekanbaru. Dia mengabarkan Drs TMH Sinaga, mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) periode 1994 – 1999 meninggal di rumahya di Jalan Negara, Medan.

Sekejab saya terkejut, kaget dan terpaku. Sudah lama memang saya tak bertemu dengan alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen itu. Mendengar kabarnya pun tidak. Saya bertemu terakhir sekali dengannya pada 2009 di Gedung DPRD Sumatera Utara di Medan. Waktu itu almarhum menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar.

“Hidup memang terasa singkat, segala berlalu dan terus berlalu. Satu-satu datang, satu-satu pergi”, pikir saya dalam hati.

Saya mengenal TMH Sinaga saat jelang pemilihan Bupati Taput tahun 1994. Sebagai wartawan, saya mendatanginya ke rumahnya di Jalan Negara, Medan, kira-kira di belakang Aksara Plaza di kawasan Jalan Pancing Medan arah ke Tembung. Biasalah wartawan. Waktu saya dengar kabar ada seorang bernama TMH Sinaga menjadi Calon Bupati Taput, saya bolak-balik buku telepon. Dari Buku Telepon yang disebut juga sebagai Yellow Pages itu, saya mendapat alamat rumahnya.

Bersama istrinya, Boru Simarangkir yang dosen di Universitas Sumatera Utara (USU), dia menerima saya di teras rumahnya yang megah dan mentereng. Meski baru saja saling berkenalan, pertemuan pertama kami terasa akrab dan mesra. Namanyalah Orang Batak. Ada saja hubungan kekerabatan kalau dihubung-hubungkan dan dikaitkan. Mertuanya, ibunda istrinya, kebetulan Boru Hutabarat. Akhirnya, dia dan istrinya menyebut saya dengan ‘tutur’ Tulang. Saya setuju saja, apalagi dalam tradisi Batak posisi ‘Tulang’ selalu dihormati.

Usai mewawancarainya menyangkut siapa dan bagaimana dia, pamit dan segera menulis tentang dia di surat kabar tempat saya bekerja. Besoknya, hasil wawancara saya dengan almarhum yang disiarkan dalam halaman pertama, saya antar ke rumahnya. Wajahnya ceria. Waktu saya pamit untuk pulang dari rumahnya, kedalam saku saya disisipkannya amplop tebal. Sudah barang tentu, isinya uang, bukan narkoba.

Pada masa itu memang, sistem pemilihan kepala daerah belum seperti sekarang. Yang digunakan sebagai dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, tidak lewat pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sistem yang pertama dibanding dengan sistem yang sekarang, jauh berbeda. Bagai langit dan bumi. Jauh dan jauh sekali. Tak bisa dipersamakan.

Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan usul dari fraksi. Sementara, waktu itu fraksi yang ada di DPRD cuma Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Demokrasi Pembangunan (PDI), serta Fraksi ABRI. Secara umum di DPRD di tanah air waktu itu, Fraksi Karya Pembangunan mendominasi. Tak terkecuali di DPRD Tapanuli Utara. Jadi biasanya, calon yang diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan selalu muncul sebagai pemenang atau kepala daerah terpilih. Tak sulit untuk menebak atau memprediksi siapa kepala daerah terpilih. Siapa yang dicalonkan oleh Fraksi Karya Pembangunan, dialah yang kelak terpilih.

Dalam implemantasinya, seorang calon kepala daerah yang diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan adalah seorang calon yang dekat dengan gubernur. Dalam hal ini, posisi gubernur lebih cenderung sebagai Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya di tingkat propinsi. Dengan alasan seorang kepala daerah pada masa itu adalah sekaligus seorang kepala wilayah yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, sudah barang tentu seorang gubernur akan menjagokan ‘orangnya’ Tak mungkin seorang gubernur yang sekaligus Ketua Wanhat Golkar menjagokan orang lain. Makanya, di zaman orde baru dulu semua kepala daerah di tanah air adalah seorang Golkar. Di luar itu, hanya mimpi.

Saya sendiri memang, termasuk beruntung waktu itu sangat dekat dengan kekuasaan. Waktu pemilihan Walikota Pematangsiantar misalnya yang menghasilkan almarhum Zulkifli Harahap menjadi walikota, saya ikut terlibat langsung bersama Mariaman Naibaho SH yang waktu itu Ketua DPRD Kota Pematangsiantar sekaligus Ketua DPD Golkar. Mariaman sempat curhat kepada saya dan rekan saya Drs Ulamatuah Saragih. Dari curhatnya Mariaman waktu itu, saya memetik pelajaran mahal. Saya tidak percaya pada segala macam teori politik. Kalau teori politik yang digunakan, manalah mungkin memang Zulkifli yang saat itu Sekdakab Tapanuli Selatan terpilih menjadi Walikota Pematangsiantar.

Pelajaran itulah yang saya gunakan saat proses pemilihan Bupati Taput. Sebagai wartawan, saya pun menggadang-gadang TMH Sinaga di surat kabar tempat saya bekerja. Beruntung memang, Sabirin Thamrin, Pemred Mimbar Umum tempat saya bekerja waktu itu selalu menempatkan berita-berita yang saya tulis di halaman pertama. Tak heran, saya pun jadi ngetop di mata TMH Sinaga.

Dari Mariaman Naibaho, saya mendapat informasi yang jelas dan tegas. Jelang penetapan calon kepala daerah, Fraksi Golkar di DPRD akan menghadap gubernur sebagai Ketua Wanhat Golkar tingkat propinsi. Kepadanya ditanyakan siapa – siapa yang akan diajukan sebagai calon, dan siapa pula yang dipilih kelak. Jadi, saat itu saja pun sudah akan diketahui siapa yang akan menjadi kepala daerah. Yang diajukan Fraksi lain tidak akan pernah terpilih. Apalagi, Fraksi ABRI tetap dan selalu memilih calon yang diajukan Fraksi Karya Pembangunan. Sementara, kedua fraksi ini adalah saudara kandung bahkan saudara kembar pula. Selainnya, formalitas melulu. Mendagri sendiri, selalu menyerahkan kepada gubernur siapa yang akan dipilih (ditentukan ?) sebagai kepala daerah. Artinya, waktu itu memang Mendagri cuma terima bersih. Tak ada campur tangan sama sekali. Sudah ada takaran dan ukurannya. Kepala daerah kelas A sekian, kepala daerah kelas B sekian.

Pelajaran itulah yang saya implementasikan terhadap proses pemilihan Bupati Taput waktu itu. Dan sudah tentu, TMH Sinaga pun menjadikan saya sebagai wartawan kesayangan. Sebegitu terpilih, dia segera memanggil saya : “Kamu dampingi saya selama menjadi bupati disini ya”, katanya. Tawaran yang sudah tentu saya terima dengan senang hati.

“Terus terang, saya lahir dan besar di Rantauprapat, Tanah Karo dan Medan. Selama bertugas sebagai PNS pun, saya cuma di propinsi. Kamu kan paham sekali Taput. Disini saja ya”, katanya.

Sejak itulah, setiap Senin pagi saya berangkat ke Tarutung dan pulang ke Siantar setiap Sabtu. Saya tinggalkan istri dan putra-putri saya di rumah kontrakan kami di Jalan Sangnawaluh 10 A, persis di samping Megaland sekarang. Tak ada duka apalagi nestapa, sebab setiap Sabtu saya membawa segepok uang. Wajah istri saya tetap ceria dan cantik jelita setiap menyambut kepulangan saya saat malam sudah merangkak dengan damainya. Dan sisa malam kami habiskan dengan kelelahan yang amat sangat, meski pun begitu nikmat berpadu dalam cinta. Sementara Marto, Bram, Noni dan Mado tetap nyenyak di kamar sebelah.

Di akhir masa orde baru, 1999, TMH Sinaga pun jelang mengakhiri masa bhaktinya sebagai Bupati Taput, tapi almarhum masih berkeinginan untuk menduduki jabatan itu. Saya dipanggilnya ke kamar kerjanya, diberi perintah ini-itu, dan menyerahkan segepok uang untuk saya. Besoknya, bersama Victor Sinaga yang waktu itu Kepala Tata Usaha Dinas PU Daerah Tapanuli UJtara, saya berangkat ke Medan. Lewat ajudan Mayjen Tulus Sihombing yang waktu itu Waka BAIS ABRI, akhirnya saya berhasil mempertemukan almarhum dengan orang kedua di BAIS (Badan Intelejen dan Strategi) ABRI itu di Hotel Tiara Medan. Biasalah, almarhum TMH Sinaga menyampaikan keinginannya kepada sang jenderal.

Tapi waktu almarhum turun dari lantai IV Hotel Tiara setelah mengadakan pertemuan sekira lima menit dengan sang jenderal, wajahnya saya lihat kuyu dan kusut. Beberapa jenak saya diam membisu, tapi pada beberapa jenak berikutnya ketika kami duduk di lobby hotel saya tak mampu untuk tidak bertanya : “Bagaimana Pak ? Positif ?”

Almarhum menggeleng pelan dan perlahan. Saya memandang wajah Victor dan Victor pun memandang wajah saya. Wajah almarhum saya lihat masih saja kuyu dan kusut.

“Jenderal Tulus mengatakan, beliau tidak mengurus siapa-siapa yang ingin menjadi kepala daerah”, kata TMH Sinaga pelan, seperti tidak kepada siapa-siapa.

Saya diam. Victor diam. TMH Sinaga juga diam. Kami diam. Lagu sendu mengalun lembut dari speaker di dinding lobby Hotel Tiara.

Anehnya, waktu ingin beranjak pulang ke Siantar, dua ban mobil saya kempes entah karena apa. Padahal di parkiran Hotel Tiara itu, tak ada saya lihat benda mencurigakan yang bisa membuat ban kempes. Sempat juga terpikir saya, ini tak lain pekerjaan orang-orang intel di sekeliling Mayjen Tulus Sihombing. Tapi pikiran itu cepat-cepat saya bunuh dari otak saya.

Sekarang, TMH Sinaga sudah pergi. Pergi ke tempat Yang Maha Tinggi, dimana dendam, iri, dengki dan sakit hati tak ada lagi. Dari mantan ajudannya Manaor Silalahi SSos yang sekarang menjadi Camat Hutabayu Raja, Simalungun, saya mendapat tahu almarhum akan dikebumikan Minggu 17 Maret mendatang.

“Kita ke Medan ya Lae untuk melayatnya,” kata Manaor lewat telepon. Selamat Jalan Pak TMH. Saya akan tetap mengenangmu...

Mantan Bupati Taput TMH Sinaga Meninggal Dunia

Horas, Sumut

Sumatera Utara kembali kehilangan seorang tokoh birokrat. Mantan Bupati Tapanuli Utara, Drs Tahan Mangaraja Halomoan Sinaga (TMH),Kamis (14/3) meninggal dunia setelah sempat dirawat di RS Pirngadi,Medan Informasi dari kerabat dekatnya, Saut Sinaga (Lupina) menyebut, TMH yang menderita sakit gagal ginjal masih sempat dibawa ke Pirngadi sekitar pukul 08.00 pagi, tapi sekira pukul 10.00 mengembuskan nafas terakhir, disaksikan istri tercinta Anna br Simorangkir dan sejumlah keluarga dekat.

Almarhum semasa hidupnya telah mengukir berbagai prestasi gemilang dalam karirnya sebagai birokrat senior di Pemprov Sumut. Terakhir almarhum menjabat Bupati Taput priode 1994-1999,menggantikan Lundu Panjaitan SH.

TMH Sinaga kelahiran Rantau Parapat 12Mei 1944, memulai karirnya setelah masuk PNStahun 1970. Almarhum menjadi staf Inspektorat Provsu sejak tahun 1968-1983, kemudian jadi Kepala Inspektorat Kodya Medan 1980-1981, dari sana diangkat jadi Irban pada Itwilprovsu. Pada tahun 1994 almarhum memenangkan pemilihan Bupati Taput priode 1994-1999.

TMH Sinaga mengawali pendidikan Sekolah Rakyat (SR) tahun 1956 di Kabanjahe, SMP 1960 di Medan, SMA 1963 di Medan, kemudian masuk Universitas Nommensen jurusan ekonomi, meraih gelar Drs tahun 1969.

Sejumlah pejabat teras Pemprov Sumut datang melayat almarhum menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas kepergian TMH Sinaga. Beberapa waktu belakangan,almarhum diketahui agak terganggu kesehatannya. Padahal almarhum dikenal sebagai orang yang gemar berolahraga. Setelah pensiun, almarhum bahkan sering mengisi waktu menyiram bunga di pekarangan rumahnya, seperti pernah dilihat wartawan saat berkunjung ke rumahnya tahun 2011. “ Saya suka bunga, karena bunga menciptakan inspirasi dan keindahan,” ujarnya ketika itu. Di tengah kesibukannya sebagai birokrat, TMH sering menyempatkan waktu kebun. Almarhum memiliki sebidang kebun kopi di kawasan Silangit.” Berkebun itu menyenangkan, sambil santai juga jadi sarana olahraga,” katanya satu ketika. Setelah pensiun, TMH aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial, termasuk  punguan marga Sinaga. Almarhum pernah menjabat Ketua PPTSB se- Indonesia hasil mubes.

Semasa menjadi Bupati Taput, almarhum dikenal dengan program kerakyatan seperti gaya kepemimpinan Torang Lumbantobing dan RE Nainggolan. Almarhum banyak mengunjungi wilayah pedesaan dan menggerakkan gotong royong masyarakat.  Salah satu visinya adalah mengoptimalkan pengelolaan lahan tidur yang masih luas di Taput. Almarhum meluncurkan motto “Tapeolju” (tanam, petik, olah, jual), sebagai pedoman praktis mengembangkan pertanian di daerah itu. Almarhum juga menggagas  Solu Bolon Rally, untuk menghidupkan budaya perairan Danau Toba. Bahkan Taput ikut menjadi peserta lomba solu bolon (perahu besar) diselenggarakan di Penang tahun 1996. Solu Bolon Rally salah satu event olahraga internasional yang diikuti berbagai Negara, dan Taput saat itu mewakili Indonesia.

Prestasi lainnya yang menonjol saat almarhum menjabat Bupati Taput, ketika Kota Tarutung berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. TMH Sinaga menerima Sertifikat Adipura langsung diserahkan Presiden Soeharto dalam sebuah acara resmi di Istana Negara. Almarhum yang beristerikan boru Simorangkir dari Siatas Barita/Tarutung, juga pernah aktif dalam partai politik. Dipercayakan sebagai Kordinator Daerah (Korda) Partai Golkar Wilayah Tapanuli.

Almarhum yang rencananya dikebumikan di kampung leluhurnya, di Urat, Samosir, meninggalkan istri Anna br Simorangkir asal Tarutung, dua anak laki-laki, dua anak perempuan, dan 7 orang cucu. Keempat anaknya, masing-masing Kristian Mangatur S.Sos, Mutiara Sondang,S.Sos,MM, Jenny Sinaga S.Sn, dan Hery Pantun ST. Semuanya sudah berkeluarga dan punya anak. (leonardo)